ABSTRAK

WAHYU DWI PURIANI. S351808025. MEKANISME PENENTUAN PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DEMI TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN MAGETAN). Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret. Tesis. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pelaksanaan penentuan penetapan batas tanah dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Magetan telah memenuhi asas aman, dan juga menganalisis akibat hukum proses penentuan penetapan batas tanah yang tidak sesuai dengan asas aman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (dokcrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan penetapan batas dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Magetan belum sesuai dengan asas aman pendaftaran tanah yang  termuat dalam PP No.24 Tahun 1997, yang menimbulkan berbagai permasalahan pertanahan, seperti tukar menukar dan tumpang tindih. Akibat hukum dari tidak terlaksananya asas aman dalam penentuan penetapan batas tanah adalah rekonstruksi batas untuk tukar objek dan cacat hukum/administrasi yang mengakibatkan pembatalan sertipikat yang diterbitkan untuk tumpang tindih.

Dalam penentuan penetapan batas bidang tanah agar tercapainya kepastian hukum maka harus dilakukan sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 dan PMNA/KaBPN No.3 Tahun 1997. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan sebelum melakukan kegiatan pengukuran harus lebih teliti dalam proses penentuan penetapan batas bidang tanah agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa serta untuk menjamin kepastian hukum dari sertipikat yang akan diterbitkan.

Kata Kunci: Asas Aman, Kepastian Hukum, Mekanisme, Penetapan Batas Tanah.

ABSTRACT

WAHYU DWI PURIANI. S351808025. MECHANISM FOR DETERMINING LAND PARCEL BOUNDARIES TO ACHIEVE LEGAL CERTAINTY (A STUDY IN MAGETAN REGENCY. Master in Notary Study Program, Sebelas Maret University. Thesis. 2021.

This aims of this study are to analyze and examine the implementation of determining land parcel boundaries in land registration in Magetan Regency that has met the safe principle, and also analyze the legal consequences of the process of determining land parcel boundaries that were not in accordance with the safe principle.

This research employed doctrinal research with a statutory approach and a conceptual approach. This study focused on a literature study. Legal materials used as research materials were primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of indicated that the mechanism for determining land parcel boundaries in land registration in Magetan Regency was not in accordance with the safe principle of land registration contained in Government Regulation No. 24 of 1997, which caused various land problems such as swapping and overlapping. The legal consequences of not implementing the safe principle in determining land parcel boundaries were the reconstruction of boundaries for object exchange and legal/administrative defects, which resulted in the cancellation of certificates issued for overlapping

In determining the land parcel boundaries to achieve legal certainty, it must be carried out according to Government Regulation No. 24 of 1997 and PMNA/KaBPN No. 3 of 1997. Before carrying out measurement activities, the National Land Office of Magetan Regency must be more careful in the process of determining the land parcel boundaries so that problems or disputes do not occur and to ensure legal certainty of the certificates to be issued.

Keywords: Safe Principle, Legal Certainty, Mechanisms,  Determining of land Parcel Boundaries.