Negara telah memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah melalui pendaftaran tanah dengan diperolehnya sertipikat tanah. Sertipikat tanah menjadi dokumen kepemilikan yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Namun, perubahan secara fisik pada bidang tanah akibat bencana banjir menimbulkan ketidakselarasan data fisik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis status hukum hak atas tanah sawah yang berubah pasca banjir dan menentukan status hukum hak atas tanah sawah pasca banjir untuk memenuhi asas kepastian hukum. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris berdasarkan pendekatan sosio legal dengan didukung data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, temuan yang pertama yaitu status hukum hak atas tanah yang terdampak oleh bencana banjir dinyatakan masih melekat dan tidak memenuhi kriteria dari penetapan tanah musnah dengan landasan dasar pada Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024. Hasil penelitian yang kedua yaitu ketidakselarasan tersebut memerlukan mekanisme penyelesaian secara normatif, namun mekanisme yang diberikan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya sehingga menempuh upaya musyawarah yang dipandang memerlukan tindak lanjut secara administratif agar tidak terjadi persoalan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan regulasi hukum mengenai perubahan fisik bidang tanah akibat bencana alam yang tidak menghapuskan hak atas tanah maka memerlukan pengaturan yang spesifik dalam mengakomodasi hal tersebut sekaligus memuat upaya penyelesaian sebagai bentuk efektivitas suatu regulasi hukum.