Penelitian ini bertujuan mengetahui eksistensi peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa Pusako Tinggi, mengetahui kedudukan peradilan Adat Nagari dalam sistim kekuasaan kehakiman dan merumuskan model pendayagunaan Peradilan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa Pusako Tinggi yang ideal dalam masyarakat Minangkabau.Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis data kulitatif dilakukan dengan teknik interaktif, yang meliputi data condensation (kondesi atau penggabungan data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing atau verification (penarikan kesimpulan atau verivikasi.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan; Pertama, Peradilan Adat Nagari masih sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat Minangkabau dikarenakan putusan Peradilan Adat lebih di terima dari Pada putusan peradilan Negara. Terutama dalam kasus sako dan pusako yang mengharuskan penelusuran ranji  (silsilah  Adat)  hanya  dapat  dilakukan   oleh  peradilan  Adat.  Kedua,Kedudukan Peradilan Adat Nagari tidak diakui dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, sebagaimana diatur Pasal 2 (3) jo 18 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak mengakui adanya peradilan di luar peradilan Negara. Hal ini menyebabkan putusan Peradilan Adat tidak diakui ketika berhadapan dengan Peradilan Negara. Ketiga, Gagasan pendayagunaan yang diusulkan adalah: (1) dari substansi hukum harus ada pengakuan Peradilan Adat dalam sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia yang dapat dilakukan melalui pengaturan dalam RUU Masyarakat Adat; (2) dari struktur hukum, agar kelembagaan dari Peradilan Adat Nagari diakui sebagai community justice system dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia, selain itu juga memperkuat Administrasi dan pengawasan di dalam lembaga Peradilan Adat Nagari; (3) dari budaya hukum, pelestarian tradisi nilai-nilai budaya oleh tokoh masyarakat Minangkabau terhadap penyelesaian sengketa Adat melalui peradilan adat Nagari.