ABSTRAK
Pelayanan publik memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sesuatu yang krusial di era sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali. Keberjalanan e-Government di Kabupaten Boyolali telah berjalan kurang lebih selama delapan tahun sehingga menjadi penting untuk diketahui bagaimana keberjalanannya dalam misinya memberikan kemudahan pada masyarakat dalam hal perizinan online. Permasalahan utama saat ini yakni regulasi dari pusat yang sering berubah menjadikan implementasi e-Government berupa pelayanan perizinan online menjadi terhambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Edward III untuk analisis data yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap penguasa), dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan studi implementasi yang sebelumnya belum pernah dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Boyolali. Sehingga penelitian ini menjadi kebaruan yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksana kebijakan untuk tatanan pelayanan perizinan online yang lebih baik. Hasil penelitian menujukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Boyolali dalam menerapkan e-Government berupa pelayanan perizinan online menggunakan SIPP dan OSS telah dilaksanakan dengan cukup baik dapat dilihat dari terpenuhinya keempat indikator Teori Implementasi Edward III. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki diantaranya terkait penyediaan regulasi pendukung, penambahan SDM, peningkatan fasilitas dan penyetabilan anggaran.