RR Endang Dwi Handayani, 331202008, adalah “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 18/Pid.B/ 2005/ PN. Kray Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.l39/Pid.B/2005/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2077 K/Pid/2006)”. TESIS :...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Sragen, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian non doktrinal dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ketiga, yaitu hukum adalah apa yang...

Waluyadi, 2015, Perdamaian dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tingkat Penyidikan Relevansinya dengan Ishlah Menurut Hukum Islam. Promotor: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, Co Promotor: Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. Disertasi. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Tujuan penelitian ini adalah untuk...

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang).Tesis : Program Studi Magister...

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang).Tesis : Program Studi Magister...

AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan peraturan perjanjian waralaba pada perjanjian waralaba Retno’s Beauty Centre di Surakarta. Peraturan hukum waralaba di Indonesia yang sedang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, di dalam peraturan tersebut tidak diwajibkan...

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peranan serta sudah maksimal atau belum peranan dari bidang Dokumen dan Uang Palsu Labaoratorium Forensik cabang Semarang dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan uang dan hambatan-hambatan saat dilakukan pemeriksaan.Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perusahaan mengenaiperlindungan norma kerja erhadap hak-hak pekerja perempuan yang bekerja padamalam hari di PT. Kusumahadi Santosa dan apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hakpekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. Kusumahadi Santosa sudahsesuai dengan ketentuan norma kerja...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 470...

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.Berawal dari konsep hukum ketiga yakni hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim in concreto dan...