Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( FakFakultas )

Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas, Hambatan
Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta
ABSTRAKChalisna Paristiana Putri, E0019085, 2023, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret SurakartaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di...
Chalisna Paristiana Putri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Kata kunci: Peranan ahli, pencemaran nama baik, Pertimbangan Hakim.
TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MENILAI KETERANGAN AHLI BAHASA DI PERSIDANGAN(STUDI PUTUSAN NOMOR : 47/PID.SUS/2019/PN. MGT)
Ridho Ferdiansyah Putra, E0019364. 2023. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MENILAI KETERANGAN AHLI BAHASA DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 47/PID.SUS/2019/PN. MGT).Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan ahli bahasa dan ahli hukum...
Ridho Ferdiansyah Putra
Skripsi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2023
Perlindungan; Pelapor, Saksi, Korban; Korupsi.
Analisis Batasan Hak Bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban dalam Mendapatkan Perlindungan atas Kasus yang Bersangkutan dengan Dirinya (Studi Kasus Nh, Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Citemu)
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dalam mendapatkan perlindungan atas kasus yang bersangkutan dengan dirinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan untuk mengetahui...
Zahra Putri Indah Sholihah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Perlindungan Hukum, Pembebasan Tanah, Penilai Publik
REFORMULASI PMK NO.228/PMK.01/2019 TENTANG PENILAI PUBLIK GUNA PELAKSANAAN HUKUM JASA PENILAI UNTUK KEPENTINGAN UMUM
CUT MUTIA DINDA RIZQIA, NIM S322008007, REFORMULASI PMK NO. 228/PMK.01/2019 TENTANG PENILAI PUBLIK GUNA PELAKSANAAN HUKUM JASA PENILAI UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Minat studi Hukum Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.Tujuan penelitian mengkaji suatu perlindungan hukum bagi Jasa Penilai Publik dalam menjalankan tugas...
Cut Mutia
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.
KAJIAN ATAS PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI FARMASI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2020/PN Tegal)
ABSTRAK Shima Aura Annisa, NIM E0019394, 2023. KAJIAN ATAS PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI FARMASI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2020/PN Tegal). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...
Shima Aura Annisa
Skripsi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2023
Jaminan Sosial Kesehatan, Kebocoran Data pribadi, Kejahatan Siber, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi
Meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi utamanya dalam akses internet memberikan dampak positif serta negatif yang tidak dapat dihindari salah satunya adalah kejahatan siber (cybercrime). Kasus yang terjadi pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia menjadi salah satu badan hukum...
Charisma Septi Jayanti
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Kata Kunci: Aset, Badan Usaha Milik Negara, Pancasila, Rekonstruksi, Tanah.
MODEL PERLINDUNGAN ASET TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI PENGELOLAAN DENGAN OPTIMALISASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERWAWAWASAN EKONOMI PANCASILA
Titik Prasetyowati, T312008030, Model Perlindungan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara Melalui Pengelolaan dengan Optimalisasi Prinsip Good Corporate Governance Berwawawasan Ekonomi Pancasila, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Latar belakang berupa celah yuridis, kelembagaan dan implementatif pengelolaan dan penataan...
Titik Prasetyowati V
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Informed consent, pembiusan, pasien berisiko tinggi
IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT SEBAGAI PERLINDUNGANHUKUM BAGI PASIEN PADA PEMBIUSAN BERISIKO TINGGI
Keberadaan informed consent berguna bagi tenaga medis, dan pasien untukmemberikan perlindungan hukum bagi tindakan kedokteran yang akan dilakukan,inform consent yang bermacam-macam dibutuhkan untuk pasien yang akanmenjalani tindakan pembiusan berisiko tinggi. Tujuan penelitian ini adalahmenemukan alasan implementasi informed consent yang belum...
Bara Adithya
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Peraturan Walikota, Pelayanan Publik, Implementasi
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG
Abdusyahid Naufal F.2022. E0019001. IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganilis implementasi dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap peningkatan sistem pelayanan publik di Kota Semarang...
Abdusyahid Naufal Fathullah
Skripsi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2023
Genetic Modified Organism (GMO), Job Creation Law, Food Sovereignty.
KEBIJAKAN IMPOR GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS PASCA DIUNDANGKANNYA UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
Genetically Modified Organism (GMO) is one of the products traded between countries, but it is still a polemic, especially regarding the risks of consuming GMO products. Not only that, in the trade sector, imports in large quantities of GMOs will clearly cause losses to domestic products, especially in the agricultural sector. This has become even...
Berlian Harina Sari
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
  • First
  • Previous
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss