Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dan pengrusakan barang dengan ketentuan Kasasi Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap KUHAP dan pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara narkotika. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif. Pendekatan yang digunakan...

ABSTRAK Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis informasi penawaran, promosi dan periklanan perumahan oleh Pengembang Fajar Group ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta analisis mengenai tanggung jawab Pengembang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta, serta akibat hukum pembatalan putusan serta merta, dan akibat hukum tidak terpenuhinya syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta. Ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg membenarkan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar Judex Factie mengabaikan fakta hukum pembuktian dalam persidangan perkara Tindak Pidana Narkotika serta pertimbangan Judex Juris memutus perkara karena terdapat Dissenting Opinion yang dimuat dalam putusan, maka berdasarkan suara...

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai  pengkategorian  gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dan penafsiran Undang-Undang dalam ketentuan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentangPemberantasan Tindak Pidana...

Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji dua permasalahan, pertama Apa latar belakang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Apakah ketentuan hukum yang ada tentang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya dapat memenuhi prinsip...

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.Penulisan hukum ini...

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada kenyataannya pejabat yang bersangkutan masih banyak yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk...

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan Penghentian penyidikan dalam perkara penipuan dan pertimbangan Hakim dalam memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat...