Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( FakFakultas )

RUMAH SAKIT, YAYASAN, PERSEROAN TERBATAS
KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT APABILA PENYELENGGARANYA ADALAH YAYASAN ATAU PERSEROAN TERBATAS (Analisis Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)
ABSTRAKBagus Adi Nugroho. S351602017. 2017. Kepemilikan Rumah Sakit ApabilaPenyelenggaranya Adalah Yayasan Atau Perseroan Terbatas (Analisis Pasal34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit).Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas MaretSurakarta.Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, mengetahui dan...
Bagus Adi Nugroho
Tesis
SURAKARTA-Fakultas Hukum-2017
KEABSAHAN; ARBITRASE ONLINE; PENYELESAIAN SENGKETA; E-COMMERCE
Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia
ABSTRAKKeke Audia Vikarin. 2019. E0014221. EKSISTENSI ARBITRASE ONLINE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi arbitrase online di beberapa negara yaitu Republik India, Republik Rakyat China, dan...
Keke Audia Vikarin
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2019
PUTUSAN BEBAS, KASASI, ARGUMENTASI PUTUSAN KASASI
Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Karena Hakim Mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/Pid/2017)
ABSTRAKImron Rizkyarno, E0014202. 2019. ARGUMENTASI  KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI    (STUDI    PUTUSAN    MAHKAMAH    AGUNG    NOMOR    249K/PID/2017). Fakultas Hukum Universitas Sebelas...
Imron Rizkyarno
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2019
KASASI, PENUNTUT UMUM, PENIPUAN
Analisis Terhadap Putusan Judex Factie Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Akibat Pengabaian Fakta-Fakta Persidangan Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/Pid/2016)
ABSTRAK  Denis Kurniawan Santoso.2018.E0014088.ANALISIS TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM AKIBAT PENGABAIAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DALAM PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT ( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kasasi...
Denis Kurniawan Santoso
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2018
PENINJAUAN KEMBALI, JUDEX FACTI, TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Akibat Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata Hakim Mengadili Peristiwa Penutupan Hutang sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 Pk/Pid/2016)
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mungkid dalam memutus perkara Pemalsuan Surat serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara...
Moniq Yasmeenela
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2017
KASASI, PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK PIDANA KEHUTANAN.
Analisis Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Judex Facti Membebaskan Terdakwa Akibat Kekeliruan Penerapan Hukum dalam Perkara Pembalakan Liar (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/Pid.Sus-Lh/2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan penerapan hukum judex facti serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara jual beli hasil hutan tanpa disertai SKAU dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara...
Akbar Bella Sekar Panuntun
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2018
PERLINDUNGAN; PERBANKAN; RUSH MONEY
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia Atas Munculnya Isu Rush Money
ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas munculnya isu Rush Money berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri...
Adi Candra Wibowo
Skripsi
Surakarta-E0014005-2018
PEMENUHAN HAK, PEKERJA PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN.
Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta)
ABSTRAKIndra Gunawan Maulana. 2019. E0013228. PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE SURAKARTA). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak bagi pekerja...
Indra Gunawan Maulana
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2019
MAINAN ANAK, SNI, KABUPATEN SRAGEN, PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pengawasan Oleh Pemerintah Kabupaten Sragen Terhadap Peredaran Mainan Anak Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen
ABSTRAK  Endah Fitriati. 2019. PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen terhadap peredaran mainan...
Endah Fitriati
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2018
SINKRONISASI HUKUM, IMPLIKASI, IZIN USAHA, PERTAMBANGAN, INVESTASI
Sinkronisasi Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat,...
Putri Noor Ilmi
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2019
  • First
  • Previous
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss