<p>Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi debitur kredit macet dalam konteks lelang hak tanggungan di bawah harga pasar berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt/2017/PT Smg dan Putusan Nomor 5513/Pdt.G/2019/PA Jr. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang politik hukum perlindungan hak buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia kemudian menganalisis perubahan perlindungan hak buruh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta...

ABSTRAKAlifian Nugroho. 2024. E0017032. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji masalah, pertama bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di...

<p>Penelitian ini mengkaji keabsahan Akta Jual Beli yang cacat hukum beserta sanksi administratif dan perdatanya. Latar belakang masalah ini didasarkan pada kasus jual beli tanah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, dimana pihak pembeli merasa dirugikan dengan status Akta Jual Belinya yang cacat hukum, kemudian meminta ganti...

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada 2022 lalu merupakan titik balik penyelenggaraan hukum pidana nasional di Indonesia. Setelah lebih dari 100 tahun mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang...

Nanang Subekti, T312202020, Rekonstruksi Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi (Studi Penafsiran Undang-Undang Dasar 1945), Promotor: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H.,M.M, Co. Promotor: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian disertasi ini berawal dari...

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai penafsiran oleh aparat penegak hukum. Akibatnya pengambilan keputusan mereka sering kali menabrak asas hukum pidana dan inkonsistensi pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Imbasnya adalah ketika aparat penegak hukum...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>ALDA MEYDIYANA SAGITA, S362302002, EVALUASI PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT <i>GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS TO...

Dyanya Olivia Sutanto, E0020161, PRAKTIK FLASH SALE DALAM PERSPEKTIF PREDATORY PRICING (STUDI MARKETPLACE LAZADA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis flash sale pada marketplace Lazada termasuk predatory pricing...

Putri Indrawati Utama. NIM S352208049, Relevansi Penerapan PrinsipMengenali Pengguna Jasa sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam TindakPidana Pencucian Uang yang Melibatkan Notaris/PPAT (Studi PutusanNomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt). TESIS: Program Pascasarjana UniversitasSebelas Maret Surakarta, 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis...