Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa tahap yang saling berkaitan dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah pengelolaan barang bukti pascaputusan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 194 KUHAP, namun...

Tidak jarang keterangan palsu tidak terhindarkan karena ketidakjujuran klien dalam memberikan keterangan kepada Notaris, hal ini tentu dapat menimbulkan akibat pidana maupun perdata apabila keterangan palsu tersebut dimuat dalam akta, namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika Notaris telah pensiun dan/atau memberikan kewenangan...

Aspek keadilan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) menjadi hal sangat penting apabila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya kehutanan serta distribusi manfaat kehutanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Perhutanan Sosial dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat setempat dan Masyarakat Hukum...

<p class="MsoBodyText" xss=removed><span lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti politik hukum pembentukan BRIDA, mendeskripsikan dan menganalisis serta melakukan pembahasan, kendala Pemerintah Daerah dalam pembentukan...

<p class="MsoBodyText" xss=removed><span lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam penerapan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menjadi hal krusial<span...

<p xss=removed><span xss="removed">Vera...

Penelitian ini bertujuan menganalisis komparasi atau perbandingan antara pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada perkara class action normalisasi sungai ciliwung. Hakim Pengadilan Tinggi DKI didalam putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI menyatakan menguatkan putusan Pengadilan...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>David Anggara Putra, 302102001, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Di Kota...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji terkait pengaturan Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia guna mengoptimalisasi hak kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Adapun poin yang menjadi...

Sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan primer manusia. Salah satu kebutuhan itu adalah mengenai papan atau rumah/tempat tinggal. Hal ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan...