ABSTRAK CAMAYLA CHITAVANNA SLOKA, E0021110, IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pesatnya perkembangan industri diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Ruang...

<p>PRASETYO UTOMO, 2025, E0021354, KEDUDUKAN DAN PENERAPAN <i>SCIENTIFIC EVIDENCE</i> DALAM PENYELESAIAN SENGKETA <span xss=removed>LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN <i>CLASS ACTION</i> NOMOR 29/PDT.G/2023/PN.SKH) Fakultas Hukum Universitas...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>Sukri Hidayati</span></b><b><span xss=removed>, S352102021, 2025, <span xss=removed>Efektivitas Penggunaan Sertipikat Elektronik...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini membahas tradisi perkawinan adat di Lombok yang disebut tradisi <i>Momulang</i>, yaitu tindakan laki-laki membawa lari perempuan yang dicintainya...

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui mengenai pengaturan mengenai penggunaan benda jaminan dalam melakukan perjanjian kredit di koperasi dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh anggota koperasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas benda jaminan yang dilakukan oleh Koperasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam...

<p class="MsoNormal" xss="removed">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg memenuhi...

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa tahap yang saling berkaitan dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah pengelolaan barang bukti pascaputusan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 194 KUHAP, namun...

Tidak jarang keterangan palsu tidak terhindarkan karena ketidakjujuran klien dalam memberikan keterangan kepada Notaris, hal ini tentu dapat menimbulkan akibat pidana maupun perdata apabila keterangan palsu tersebut dimuat dalam akta, namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika Notaris telah pensiun dan/atau memberikan kewenangan...

Aspek keadilan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) menjadi hal sangat penting apabila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya kehutanan serta distribusi manfaat kehutanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Perhutanan Sosial dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat setempat dan Masyarakat Hukum...

<p class="MsoBodyText" xss=removed><span lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti politik hukum pembentukan BRIDA, mendeskripsikan dan menganalisis serta melakukan pembahasan, kendala Pemerintah Daerah dalam pembentukan...