Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. Fokus penelitian adalah untuk menilai apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim tidak...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi restoratif justice untuk menyelesaikan pelanggaran pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana konsep pengaturan restoratif justice yang ideal sehingga dapat diterapkan sebagai proses penyelesaian pelanggaran pidana lingkungan oleh korporasi. Penelitian ini termasuk jenis...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Ketentuan impunitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang diberikan kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sebagai bagian dari ketentuan hukum pajak terkait tindak pidana di...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span xss=removed>FITRIANDI, S352008014, </span></b><b><span lang="IN" xss=removed>TANGGUNG JAWAB</span></b><b><span xss=removed>...

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum bagi pihak peminjam nama dan pemberi nama akibat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi pinjaman online; 2) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi...

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penegakan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip good governance. Penelitian ini menganalisis...

<p class="MsoNormal" xss=removed>Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam perspektif keadilan ekologis dan merumuskan model pengaturan ideal pengelolaan air minum...

Camat sebagai PPATS, yang berlokasi di Kota Yogyakarta, melakukan kelalaian dalam penandatanganan Akta Jual Beli hanya memperhatikan persyaratan formil dan materiil saja tetapi tidak memperhatikan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Validasi pajak PPh dan BPHTB yang seharusnya dilakukan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai batasan yuridis sebelum penerima hibah dengan harta kekayaan hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian...

Pemilu anggota DPR-DPRD di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Namun Saat ini calon anggota DPR-DPRD belum mendapatkan jaminan Access to justice secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kondisi ini mengakibatkan calon anggota DPR-DPRD mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum untuk memulihkan haknya ketika...