PERBUATAN PEMERINTAH,KEPEMILIKAN TANAH,ABSENTEE (GUNTAI)
ABSTRAKLarangan kepemilikan tanah absentee/guntai adalah larangan kepemilikan tanahpertanian yang letaknya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Peraturan pelaksanaannya adalah pasal 7, 10, 17 UUPA dan selain itu Pemerintah menerbitkan UU No. 56 Prp Tahun 1960, PP No. 224 Tahun 1961, PP No. 41 Tahun 1964 dan PP No....
Anastasia Apsari Astutiningsih
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
KORUPSI, POLISI MILITER
-
Indry Dyah Maharani
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2009
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH; PRODA; KEPASTIAN HUKUM
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai proses pelaksanaan pendaftaran secara sistematik melalui PRODA memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PRODA beserta solusinya.Penelitian ini merupakan penelitian ...
Anik Widijayanti
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
MEDIASI, PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK, KEADILAN.
ABSTRAKPenelitian ini membahas pemberdayaan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menjamin keadilan dalam hubungan dokter dan pasien. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI selama ini dianggap sebagai lembaga mediasi yang bisa menyelesaikan...
Arif Dian Santoso
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
NOTARIS, PERTANGGUNGJAWABAN, AKTA OTENTIK, PERJANJIAN KREDIT
ABSTRAKPenelitian ini bermaksud menguraikan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian kredit yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Fokus penelitian pada peran notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dan pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta perjanjian kredit yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Undue...
Annin Dessy Anjani
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA; NOTARIS; PEMALSUAN AKTA OTENTIK.
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menganalisis akibat hukum terhadap akta sebagai hasil tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Dilihat dari sifatnya, maka...
Aris Setyono
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
PELAYANAN PUBLIK; PENDAFTARAN HAK; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR; OMBUDSMAN
ABSTRAKPendaftaran hak milik atas tanah perorangan di dalam Kantor Pertanahan Kota Surakarta dirasa masih kurang memadai, sedangkan masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan pubik yang berkualitas dari aparat pemerintah. Salah satunya dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah perorangan hak di Kantor Pertanahan, yang pada Peraturan...
Arwinda Arisundara
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
AKTA PERDAMAIAN; PERJANJIAN; PENYELESAIAN SENGKETA
ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris ditinjau dari perspektif jabatan notaris. Penelitian ini merupakan...
Bayu Nur Rochim
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
TANGGUNG JAWAB, AKTA AUTENTIK, PALSU
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai Alasan akta autentik Notaris bisa dipalsukan serta pertanggungjawaban Notaris atas akta autentik yang keterangan dan dokumennya dipalsukan para pihak dan upaya yang dilakukan agar akta autentik tidak mudah dipalsukan.Penelitian ini menggunakan ...
Luky Pangastuti
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017
EFEKTIVITAS, NOTARIS, PEMBATASAN AKTA, FIDUSIA
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tujuan latar belakang dikeluarkannya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, dan untuk megetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2017...
Maharani Kumalasari
Tesis
surakarta-F. Hukum-2017