Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( FakFakultas )

PEMERINTAH DAERAH
Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Kajian Permasalahan Hukum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi seluas-luasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 18 undang-undang republik indonesia tahun 1945.Menurut ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.prinsip otonomi ini membentuk adanya pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari...
Yuliyan Sapto Satriyo
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2
HUKUM PIDANA
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Militer Iii-13 Madiun Nomor : 09-K/Pm.Iii-13/Ad/Ii/2012)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anggota militer dalam hukum pidana dan pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan...
Candra Hima Y.P.
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
ASAS PROPORSIONALITAS
Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Pada Ketentuan Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan pada ketentuan Perjanjian Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba Mr. Kinclong...
Nuraini Apriliana R
Skripsi
Surakarta-F.Hukum-2013
PEMBUNUHAN BERENCANA
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana Oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117 Pk/Pid/2011)
Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mempelajari atau menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan ketua komisi pemberantasan korupsi Antasari Azhar dan apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai...
Deny Dwi Kurniawan
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
TINDAK PIDANA KORUPSI
Kesengajaan Membiarkan Pelaksanaan Pembuatan Kebun Bibit Karet Tanpa Pengawasan Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/P
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesengajaan tidak mengawasi pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim didalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana korupsi dalam putusan...
Avelia Intan Suryani Putri
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
HOLDING BUMN
Studi Tentang Tanggung Jawab Hukum Antara Anak Dengan Induk Perusahaan Pada Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Pengunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi dengan pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan konseptual. Status badan hukum anak...
Rahajeng Sekar Widyanti
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
HAK CIPTA
Perlindungan Hukum Kerajinan Lutik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Lurik Batik Di Kabupaten Klaten)
Penelitian ini ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum di bidang Hak Cipta yang dapat diberikan terhadap motif Lutik di Kabupaten Klaten serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum motif Lutik di Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis, yang didahului dengan penelitian terhadap...
Mustikasari Sarwoningtyas
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
FORCE MAJEUR
Analisis Yuridis Force Majeur Di Dalam Suatu Kasus Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Paulus vs PT. Agro Asia Manunggal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN. Menggala)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kriteria force majeur di dalam perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Kitab Undang- undang Hukum Perdata serta untuk mengetahui peraturan- peraturan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mengala untuk menolak alasan force majeur Tergugat...
Astari Suryo Nastiti
Skripsi
Surakarta-F.Hukum-2013
PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR
Kajian Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Perkara Nomor Polisi: Bp/125/Xii/2008/Reskrim) Di Polres Sukoharjo
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji peranan polisi khususnya penyidik di dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/125/XII/2008/RESKRIM di Polres Sukoharjo; dan 2)...
Shanahan Abdiellah Zelig
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
PENYIDIK
Kajian Normatif Pola Hubungan Penyidikan Antara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Undang
Penelitian hukum yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui pola hubungan yang terbentuk antara penyidik KPK dengan penyidik POLRI dan untuk mengetahui eksistensi penyidik POLRI terhadap hadirnya penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penulisan hukum ini...
Gurindo Vipalot
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2013
  • First
  • Previous
  • 513
  • 514
  • 515
  • 516
  • 517
  • 518
  • 519
  • 520
  • 521
  • 522
  • 523
  • 524
  • 525
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss