Penulisan hukum ini memuat tujuan dalam menjawab pokok permasalahan mengenai bentuk perubahan tata kelola kehutanan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam mengelola hutan guna mewujudkan konsep Sustainable Forest Management atau dikenal dengan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau Hutan...

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara narkotika dengan Anak yang berperan sebagai perantara jual beli narkotika dalam studi putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PNWng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan....

Energi panas bumi memiliki potensi yang besar, dapat memnuhi 1/3 kebutuhan energi nasional. Hal ini menjadikan panas bumi berperan penting bagi Indonesia untuk menghadapi climate change melalui transisi energi untuk mencapai target net zero emission. Target transisi energi EBT 31% pada tahun 2050 salah satunya bergantung pada kelangsungan...

Penelitian ini mengkaji tindak pidana narkotika yang sekarang ini telah menyebar luas di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga yang termasuk kota kecil dan masih belum banyak tempat keramaian seperti hiburan malam, tempat wisata, mall dan sebagainya sudah terpapar narkotika yang menandakan bahwa tindak pidana...

Deva Izzatul Jannah. E0019102. 2023. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Solusi Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 63/Pid. B/2021/PN SKM. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian hukum ini menganalisis mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam pembuktian perkara perlindungan anak dengan ketentuan KUHAP dan mengetahui tata cara pemeriksaan bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh hakim dalam persidangan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif,...

Masyarakat adat di Bali menata kehidupan sedemikian rupa untuk menciptakan kerukunan, salah satu hal yang diatur adalah tanah Pelaba Pura yang digunakan untuk tempat upacara dan berkebun, namun dalam penerapannya masih banyak terjadi konflik antara desa dan masyarakat itu sendiri akibat hukum positif yang belum banyak mengatur tentang Tanah Pelaba...

ABSTRAKAyu Karisa Fania Aristiawati, S352102018, Perlindungan Hukum Dan Pertanggung Jawaban Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melakukan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum dan pertanggung jawaban...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar legitimasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 – 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dapat bersifat pengaturan dan menganalisis jenis peraturan ideal bagi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 – 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan...