Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan negara terhadap keberadaan tanah ulayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan...

Egar Fahrezi Devani. E0020163. 2024. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGATURAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi...

<p>GALUH KUSUMA WARDANI, E0017201, TELAAH KEKUATAN PEMBUKTIAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.</p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian yang digunakan dalam Electronic...

Politik hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dalam UU No.41/2009 tentang PLP2B belum memberikan keadilan. Sebagaimana pada Pasal 1 butir 10 UU No.2/2012 dan ditindaklanjuti dengan UU No.6/2023 Ciptakerja perihal ganti rugi yang adil bagi lahan yang terdampak alih fungsi untuk kepentingan umum. Adanya alih...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan menganalisis akibat hukum penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama setelah...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence berupa deepfake porn dalam perspektif hukum pidana serta untuk memberikan partisipasi konstruktif sebagai perbaikan dan pembaruan hukum pidana Indonesia terkait pengaturan hukum yang ideal untuk mengatur...

BONDAN ADAM SULISTANTO. 2024. E0017098. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG WILAYAH TERHADAP KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN MAGELANG. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan korban tindak pidana pencabulan tidak mendapatkan restitusi dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan di bawah umur dalam Putusan Nomor 133/Pid.sus/2023/PN. Skt. Pengaturan mengenai restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan in absentia dan kesesuaian pelaksanaan persidangan in absentia pada putusan Nomor 19-K/PM.II-11/AD/V/2021 dalam tindak pidana desersi dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan...

<p xss="removed" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme penyelenggaraan, pengawasan dan peraturan aset kripto sebagai komoditas pada era digital di Indonesia serta sinkronisasi peraturan ideal terhadap aset kripto sebagai komoditas pada era digital di...