Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas ini dapat menimbulkan inkonsistensi di ruang lingkup peradilan....

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji dua masalah. Pertama, apakah alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan...

Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan Peninjauan Kembali atas nama Fahmi Darmawansyah dapat diterima sehingga, dalam putusanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan keadaan mengurangi vonis yang sebelumnya dijatuhkan...

ABSTRAK Kencana Probokusumo. 2023. E0019224. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh...

Tegar Pratama Basuki Putra. 2023. E0017460. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SENTRA INDUSTRI KECIL ALKOHOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menunjukkan aspek perlindungan hukum yang diberikan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi pengertian gangguan mental berdasarkan KUH Perdata dan implementasi pemberian persetujuan dalam informed consent terhadap perawatan medis untuk pasien gangguan mental di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan teori interpretasi gramatikal dan teori...

Penulisan hukum ini menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Mewujudkan Kebersihan Kota. Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu karena adanya pertambahan penduduk dan pola...

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan...