Penelitian ini membahas mengenai  permasalahan, pertama Apakahpenggunaan alat bukti keterangan saksi a charge dalam tindak pidana penipuantenaga kerja sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, kedua Apakah keterangansaksi a charge dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerjadipertimbangkan oleh hakim. Penelitian Hukum ini merupakan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAPserta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP. Jenis...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana di bidang merek dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara pemalsuan merek memory card merek “V-GEN” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif bersifat...

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebijakan Pemerintah Dearah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan pariwisata di era desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni suatu metode...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian keterangan saksi tanpa disumpah dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah keterangan saksi tanpa disumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.Penelitian ini merupakan jenis...

A BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 752 K/Pid/2015).Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan...

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405K/Pid.Sus/2013. Penulisan ini mempunyai dua rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penulis, dalam penulisan ini masalah itu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Lingkungan yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan keberatan atau eksepsi oleh terdakwa terhadap dakwaan oditur militer dengan alasan salah kompetensi absolut pengadilan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 143-K/PM.III-12/AD/VI/2013 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran appraisal dalam penyelesaiankredit macet dalam perjanjian kredit produktif dengan jaminan Hak Tanggungandan pertanggungjawaban appraisal apabila terjadi kekeliruan terhadap hasillaporan terkait agunan dalam perjanjian kredit produktif dengan jaminan HakTanggungan.Jenis Penelitian yang...

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan, pertama Apakahpengajuan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketidakcermatan penilaian hakimterhadap fakta hukum di persidangan perkara penggelapan dalam jabatan sesuaidengan Pasal 253 KUHAP, kedua Apakah Pertimbangan hakim dalam memeriksadan memutuskan kasasi penuntut umum atas alasan ketidakcermatan...