Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Prodi ( S 1 Ilmu Hukum )


Hasil pencarian 2551 - 2560 dari 5435 dokumen
PENJATUHAN SANKSI DISIPIN, PEGAWAI NEGERI SIPI, PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Asas keseimbangan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di pemerintah kota Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penjatuhan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan asas keseimbangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan...
Juwita Asmara
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2019
PERDAGANGAN ORANG, PEMBUKTIAN, DAKWAAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM
Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbanganhakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)
AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang mengenai Perdagangan Orang pada putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar. Penelitian...
Zarra Monica Kriswiansyah
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2016
KEMBALI, NOVUM, TINDAK PIDANA MEREK
Argumentasi Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana atas Dasar terdapat Novumdan Pertimbangan Judex Juris Memutus Tindak Pidana di Bidang Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/PID.SUS/2015)
AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumentasi pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dan pertimbangan Judex Juris dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana di bidang Merek. Kasus yang dikaji pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/Pid.Sus/2015 ini adalah kasus pelanggaran Merek. Terpidana Liong Kok Hui pada sekitar...
Sara Santika
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2017
PERTIMBANGAN HAKIM, PENCURIAN DALAM KELUARGA
Pertimbangan Hakim Menilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Karena Hubungan Darah pada Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 39/PID.B/2016/PN.Rta)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kekuatan pembuktian keterangan saksi karena hubungan darah dengan terdakwa serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di lingkungan keluarga.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat...
Nadya Novina Kusuma
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2017
PEMILU
Penanganan pelanggaran money politics pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 oleh Badan Pengawas PEMILU Republik Indonesia
Penelitian ini mendeskripskan dan mengkaji permasalahan pertama mengenai penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu RI terhadap pelanggaran money politics pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015. kedua, Solusi Hukum seperti apakah yang dapat mengatasi permasalahan dalam penanganan Pelanggaran money politics pada pemilihan Tahun 2015...
Hana Ayu Pertiwi
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2016
EKSIL, KONVENSI 1951, PROTOKOL 1967, HAK POLITIK, KONSTITUSIONAL
Eksil Politik 1965 dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional dan Kebebasan Politik-Konstitusional
AbstrakPenelitian ini memfokuskan pada keberadaan eksil politik 1965 yang berada  di luar negeri di mana kemunculan mereka terjadi akibat problematika dalam negeri pada waktu itu yang mencapai titik klimaks. Awalnya mereka dikirim untuk menjadi delegasi Indonesia namun justru berujung ketidakmampuan para eksil untuk kembali pulang ke tanah air....
Muhammad Faisal Reza Irfani
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2016
NARKOTIKA
Alasan kasasi oditur militer dan kekuatan alat bukti petunjuk sebagai pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 56 K/MIL/2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi Oditur Militer terhadap putusan  bebas Pengadilan Militer  I-04 Palembang Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 dalam perkara penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri terhadap Pasal 239 jo Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer. Serta mengetahui kesesuaian kekuatan alat...
Yoga Fais Luthfianto
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2016
PEMBERESAN, HARTA KEKAYAAN, YAYASAN, PENGADILAN
Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang Dibubarkan oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No 141/ PDT G/ 2010/ PN Ska
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan untuk melakukan  pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta serta sanksi yang dapat diterapkan apabila organ yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh Pengadilan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat...
Izza Aulia Shahnaz
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2017
KASASI , JUDEX FACTI , PENIPUAN
Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Akibat Judex Factie Mengabaikan Hukum Pembuktian dalam Perkara Penipuan ( Studi Putusan Nomor : 253 K / PID / 2015 )
AbstrakPenelitian ini memberikan preskriptif dan mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam perkara penipuan telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1).Penelitian ini...
Ichsanuadi Rosyid Trianto Putro
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2016
KABUT ASAP
Pertanggungjawaban indonesia terkait pencemaran kabut asap transnasional pasca ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban Indonesia terkait pencemaran kabut asap transnasional pasca ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP). Pertanggungjawaban tersebut baik di wilayah yurisdiksi nasional maupun terhadap negara tetangga yang terkena dampak pencemaran kabut asap transnasional....
Tri Wiharjanti
Skripsi
Surakarta-Fakultas Hukum-2017
  • First
  • Previous
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss