PUTUSAN HAKIM, PROSTITUSI, PROSTITUSI ONLINE
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam prostitusi online menurut hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp.Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah...
Ayunda Adiniati Adzani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2019
BANK SYARIAH, IMPLEMENTASI, NEGOSIASI, TINGKAT KEUNTUNGAN, MURABAHAH
AbstrakPenelitian hukum berjudul “Implementasi Negosiasi Tingkat Keuntungan terhadap Akad Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Nasabah Debitur pada BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi negosiasi tingkat keuntungan terhadap akad murabahah pada BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta...
Ahmad Rifai
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2019
KEABSAHAN BITCOIN, TRANSAKSI E-COMMERCE, ALAT TUKAR
Kajian ini untuk menganalisis keabsahan penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pengganti rupiah dalam transaksi e-commerce dan implikasi penggunaan bitcoin bagi pengguna dan pemerintah di Indonesia. Kajian hukum normatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa...
Muhammad Said Honggowongso
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2019
ALAT BUKTI ELEKTRONIK, CCTV
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstistusi dalam menilai alat bukti elektronik berwujud CCTV serta nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berdasarkan ketentuan...
Aldho Galih Pramata
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2018
SISTEM PRESIDENSIAL; STABILITAS PEMERINTAHAN; PARLIAMENTARY THRESHOLD
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Parliamentary Treshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum...
Bunga Asoka Iswandari
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2019
ITIKAD BAIK
AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang menentukan kekuatan mengikat pra kontrak dalam teori hukum kontrak klasik dan teori hukum kontrak modern serta akibat hukum yang ditimbulkan jika pra kontrak di Indonesia telah mempunyai kekuatan mengikat. Penulisan ini termasuk normatif yang bersifat preskiptif...
Rida Halimah
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2017
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan...
Maharani Dwi Pratiwi
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2018
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL, PUTUSAN ARBITRASE
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase dan mengetahui akibat hukum yang timbul setelah putusan arbitrase dinyatakan non eksekutabel dalam Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/Pn/Jkt.Sel.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif...
Aning Putri Vidianti
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2019
PERTAMBANGAN TANPA IZIN
ABSTRAKUPAYA KEPOLISIAN RESORT KEBUMEN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN TANPA IZIN (KAJIAN DARI ASPEK ETIOLOGI KRIMINAL). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kebumen, dan meneliti upaya-upaya yang dilakukan guna...
Nicodemus Wisnu Pratama
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2017
JUDEX FACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan judex factie harus dilakukan koreksi berkenaan dengan pembebasan terdakwa dalam kasus No 59K/Pid/2017 dan pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan putusan bebas judex factie merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan harus dibatalkan telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a jo Pasal 255...
Thanisa Shifa Murbarani
Skripsi
Surakarta-F. Hukum-2018