Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditinjau dari 2 (dua) fakta hukum yaitu tentang keharmonisan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa...

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan konsignatie dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Karawang. Adapun kajian selanjutnya mengenai akibat hukum konsignatie bagi kedua belah pihak yang bersengketa (Putusan Nomor 186/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Putusan Nomor 9/Pdt.G/2007/PN.Krw). Penelitian ini merupakan penelitian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari dari pelaksanaan penetapan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2013 di Kabupaten Sukoharjo terkait upaya perlindungan kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Sukoharjo, serta mengetahui apakahUUpah Minimum Kabupaten di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 mampu digunakan sebagai instrumen...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar di bidang retribusi daerah pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus untuk mengetahui kesesuaian kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Nomor...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja outsourcing telah memperoleh perlindungan hukum dalam praktik outsourcing yang ditinjau dari dua fakta hukum yaitu substansi perjanjian kerjasama penyediaan jasa pekerja antara PT. Kusumaputra Santosa dengan PT. Samurai Service Solution dan pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing disektor...

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Dasar Landasan Falsafah Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. Sampai Saat Ini Negara Indonesia Memiliki Banyak Perkembangan Mengenai Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Nasional. Sejarah Indonesia Menasionalisasi Aset Negara Melaui Undang-Undang No 86 Tahun 1958 Pasal 1 Menyatakan :...

Penelitian Ini Mengkaji Dan Menjawab Permasalahan Mengenai Kesesuaian Pengajuan Kasasi Dengan Alasan Kesalahan Hakim Dalam Membaca Dakwaan Subsidaritas Sebagai Dakwaan Alternatif Dengan Ketentuan Pasal 253 Kuhap. Adapun Kajian Selanjutnya Mengenai Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Kasasi Atas Alasan Kesalahan...

Penelitian Hukum Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Yang Menjadi Dasar Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Perbedaan Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Dalam Peraturan Oleh Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Untuk Mengetahui Komparasi Antara Peraturan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian, Kejaksaan, Dan...

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Bencana Alam (Gempa Bumi) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam (Gempa Bumi) Dalam Putusan Perkara Nomor: 94/Pid.Sus/2010/Pn.Bantul Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri...

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menjawab Permasalahan Mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pihak Penjual Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden Pada Dealer Mobil Pt. Sutan Indo Aneka Mobil Pematangsiantar. Penelitian Ini Dilakukan Di Pt. Sutan Indo Aneka Mobil Pematangsiantar. Metodologi...