Muhammad Rizal, NIM S312002007, Pengaruh Hukum Darurat negara Bagi Perkembangan Demokrasi.Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret SurakartaTesis ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama, bentuk-bentuk produk hukum darurat negara di Indonesia, serta memotret dan menganalisis sejumlah produk hukum darurat di...

Penelitian hukum ini fokus pada isu eksistensi Peraturan Presiden dengan menghadirkan gagasan melakukan limitasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki...

Guna memahami kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif yang berhak untuk melakukan prosedus Constitutional dan Judicial Review, analisis dilakukan dengan menggunakan metode penelitianyuridis normatif dan doctrinal untuk melihat Perubahan yang dilakukan terhadap muatan materiil pada sebuah Peraturan...

Penelitian hukum ini bertujuan mengkaji efektivitas pelaksanaan PKH di Kabupaten Karanganyar dan merumuskan konstruksi hukum pelaksanaan PKH agar sejalan dengan karakteristik negara kesejahteraan. Berdasarkan penelitian hukum ini, pelaksanaan PKH di Kabupaten Karanganyar dinilai belum efektif. Efektifitas pelaksanaan PKH tersebut ditinjau...

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab kebijakan pemberdayaandisabilitas tunagrahita di Kabupaten Ponorogo yang belum berbasis kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan merumuskan kebijakan yang seharusnya untuk penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas tunagrahita di Kabupaten Ponorogo yang berbasis kesejahteraan dan Hak...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi publik dalam penyusunan RTRW Kabupaten Klaten sudah sampai pada tahap Citizen Conrol atau belum, menganalisis pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan RTRW Kabupaten Klaten sudah mengatur partisipasi sampai tahap Citizen Control untuk mewujdukan LP2B atau belum, dan menganalisis...

Tujuan penelitian ini, pertama memberikan jawaban mengapa produk PTSL belum berkepastian hukum; dan kedua merumuskan bentuk ideal produk PTSL berbasis kepastian hukum. PTSL mengutamakan pemenuhan hak atas tanah melalui sertipikat tanah. Namun, masih terdapat konflik norma dalam Pasal 19 UUPA dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 tahun...

AbstrakTujuan penelitian ini pertama mengetahui keberadaan Rechtsverwerking dalam Pendaftaran Tanah untuk pertama kali melalui pengakuan hak di kantor pertanahan Kabupaten Ngawi  kedua mengkaji jaminan kepastian hukum yang di hasilkan akibat  implementasi kebijakan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui pengakuan hak di kantor...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan masukan serta saran terkait konsep mengenai sistem penegakan hukum administrasi yang efektif guna mencegah pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk (i) Mengetahui penyebab mengapa perizinan lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) tidak mengakomodir partisipasi masyarakat, (ii) Merumuskan rekonstruksi perizinan lingkungan dalam bentuk SPPL yang mengakomodir partisipasi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian...