-

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kebijakan  lelang pengadaan barang dan jasa di...

ABSTRAKDalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian ini termasuk ke dalam...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Lembaga Konsumen  Yogyakarta  dalam  melakukan  perlindungan  terbadap pasien  sebagai konsumen pelayanan jasa  kesehatan apakah sudah sesuai dengan Pasal 3 Undang• Undang  Nomor   8  Tahun   1999  tentang Perlindungan   Konsumen,   serta  untuk mengetahui kendala apa...

ABSTRAKDalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian ini termasuk ke dalam...

AbstrakArtikel ini bermaksud menganalisis tentang Implementasi fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, dimana badan perlindungan konsumen ini sangat berperan besar dalam penyelesaian sengketa yang sering terjadi di masyarakat dan keberadaannya sebenarnya sangat...

AbstrakPenelitian ini mengkaji politik hukum pada pembentukan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini juga menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri...

AbstrakPengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan secara internal dilakukan oleh Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) dan secara eksternal oleh Komisi Kejaksaan (Komjak), namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) maka pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan dilakukan juga oleh...

ABSTRAKPenelitian ini untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan hambatan serta solusi  pelaksanaan  Proyek  Nasional  Agraria  (PRONA)  di  Kabupaten Karanganyar.Metode penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal atau penelitian   hukum empiris. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten   Karanganyar.  ...

AbstrakPenelitian   ini   bertujuan   untuk   menganalisis   ketercukupan   Peraturan Daerah di Kota Surakarta terkait dengan perizinan untuk ramah investasi dan berwawasan lingkungan. Selain itu, juga mengkaji model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta.Penelitian ini...