Latar Belakang: Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensistunting di Indonesia mencapai 37,2%. Sedangkan prevalensi stunting di Provinsi JawaTengah 36,2% dan 28% di Kabupaten Boyolali. Stunting menyebabkan perkembanganyang buruk pada usia balita, terganggunya fungsi kognitif, metabolisme dan penurunanaktifitas. Rendahnya...

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalamUndang-undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap perlindungan hak dan untuk mengetahuiserta menganalisis sistem pemasyarakatan yang ideal sehingga dapat memberikan jaminanperlindungan anak didik pemasyarakatan (andikpas). Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis...

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Mengetahui mengenai implementasi dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khusus Retribusi Pasar di Kabupaten Boyolali. (2). Mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam implementasi peraturan...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Salatiga, dampak perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil bagi Pemerintah Kota Salatiga, dan mengetahui Kebijakan...

ABSTRAKPenelitian tesis ini mengkaji tentang Implementasi Desentralisasi Asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana keistimewaan Yogyakarta terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat lima kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tata cara pengisian...

ABSTRAKPenelitian ini termasuk penelitian Normatif. Lokasi Penelitian di Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Pascasarjana UNS serta Perpustakaan Fakultas Hukum UNS. Sumber Data yang dipergunakan Sumber Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Alasan adanya Kebijakan Pembatasan Kekuasaan...

Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena memberikankewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebutberakibat terhadap sikap moral dan kompetensi management pemerintah. Politikhukum adalah kebijakan, situasi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.Pembalikan beban pembuktian untuk mengakses uang dan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan administrasi kependudukan di Indonesia,  menemukan politik hukum yang terkandung dalam pengaturan administrasi kependudukan dalam memberikan pemenuhan hak penduduk, serta menemukan pengaturan teknis yang seharusnya dibentuk guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak...

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.Berawal dari konsep hukum ketiga yakni hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim in concreto dan...

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Hakim Dalam Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan melakukan pengujian terhadap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara menggunakan teori pengujian....