Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya disparitas kebijakan penerapan pola spasial yang diberlakukan di Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun dalam orientasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Realisasi kebijakan dan penerapan pola enclave pada Kawasan FTZ Karimun, serta alternatif penyelesaian permasalahan dan upaya...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi calon presiden perseorangan dalam rangka mewujudkan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia yang lebih demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan bentuk penelitian preskriptif mengenai urgensi calon presiden persorangan dalam sistem...

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan mengenai pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan meneliti mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh. Penelitian ini termaksud jenis penelitian non doktrinal karena...

Penelitian ini mengkaji sinkronisasi tentang Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Madiun dalam mengatur pelaksaanaan pelarangan mengamen, meminita-minta dan memberi uang kepada pengamen, pengemis dan anak jalanan di Kota Madiun. Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal (empiris)....

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kebijakan Kapolres ponorogo dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada para tersangka kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bentuknya evaluatif dengan memakai konsep hukum ke lima dengan pemahaman bahwa hukum adalah...

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis tentang kewenangan BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dalam rangka pemberantasan tindak pindana korupsi berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam menilai dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara setelah berlakunya undang-undang nomor 51 tahun 2009 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta menguji apakah Keputusan Gubernur Jawa Timur itu sesuai dengan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum....

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Apa Yang Menyebabkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Di Universitas Sebelas Maret Belum Berjalan Secara Optimal. Penelitian Ini Merumuskan Tentang Mengapa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan...