Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis tentang kewenangan BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dalam rangka pemberantasan tindak pindana korupsi berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam menilai dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara setelah berlakunya undang-undang nomor 51 tahun 2009 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta menguji apakah Keputusan Gubernur Jawa Timur itu sesuai dengan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum....

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Apa Yang Menyebabkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Di Universitas Sebelas Maret Belum Berjalan Secara Optimal. Penelitian Ini Merumuskan Tentang Mengapa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan...

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kewenangan Bupati Sragen Dalam Penggalangan Dana Dari Masyarakat Melalui Peraturan Bupati Sragen Tentang Pengelolaan Dana Wujud Mikir Sukowati (WUKIRWATI) Kabupaten Sragen. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif Atau Doktrinal, Yaitu Berdasar Pada Hukum Positif Di Dalam Sistem...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan pada era otonomi daerah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengsinkronkan dan mengsinergiskan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum...

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kewenangan Mahkamah Konstitusi Reoublik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terkait dengan pemeriksaan dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini...

Penelitian ini beranjak dari permasalahan, kesatu Apakah TNI-AL sudah melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan kedua Apakah ada kendala-kendala dalam penegakan hukum di wlayah laut teritorial Indonesia oleh TNI-AL berdasarkan Undang-Undang Nomor 3...

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sekolah tanpa memungut biaya di Surakarta,ndan untuk menditesiskan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah plus di Kota Surakarta sebagai salah satu upaya pemenuhan terhadap hak anak di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Sedangkan sifat...

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta terhadap pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta terhadap pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sesuai...