Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Prodi ( S 2 Ilmu Hukum Hukum Kebijakan Publik )


Hasil pencarian 221 - 230 dari 245 dokumen
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di Kota Surakarta (studi tentang pendaftaran penduduk)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta, untuk mengetahui kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang...
Yuliastuti Fajarsari
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2010
UNDANG-UNDANG
Studi pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia juncto undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia kaitannya dengan upaya mewujudkan good corpo
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dengan upaya mewujudkan good corporate governance di Bank Indonesia dan mengapa pasal ini dipakai sebagai alasan pembenar oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum...
S. Andi Sutrasno
Tesis
Surakarta-Pasca Sarjana-2009
TINDAK PIDANA
Kebijakan kepolisian resor sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandungnya
ABSTRAK Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap terjadinya kasus tindak pidana pembuangan bayi dan bagaimana upaya menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat....
Hervina Puspitosari
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2009
NARKOTIKA
Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4 gn) berdasarkan keputusan bupati Sukoharjo nomor 300/478 tahun 2004 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (B
ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1.Bagaimanakah Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo No 300/478 Tahun 2004 Tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo (BNK Sukoharjo) dalam usahanya mewujudkan tujuan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan...
Chairul Sadad Albar
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2009
HUKUM
Positivisasi hukum islam dalam perspektif pembangunan hukum nasional Indonesia di era reformasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di era reformasi dan menganalisis positivisasi hukum Islam sudah sesuai atau belum dengan pembangunan hukum nasional Indonesia di era reformasi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal karena dalam...
Junaidi
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2009
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Ringan tentang minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo berdasarkan PERDA No 6 Tahun 2006
ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo, apakah yang menjadi kendala-kendala dalam memberantas minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini...
Sri Wijayanti
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2009
HAK TENAGA KERJA
Jaminan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak untuk jangka waktu jangka pendek (Outsourcing) (analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
ABSTRAK Penulisan ini dilatarbelakangi adanya kontroversi bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang melanggar hak – hak tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Jaminan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak untuk jangka waktu jangka pendek...
Irawan Harimurti
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2010
PERATURAN PEMERINTAH
Implementasi peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan Wakil kepala daerah (studi kasus tentang penetapan dan pengesahan kepala daerah dan Wakil kepala daerah di kabupaten Gro
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penetapan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Grobogan. Dan untuk mengetahui mengapa terjadinya penetapan dan pengesahan Kepala...
Hanita Suryana
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2010
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Studi analisis instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajib
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinkronisasi Inpres Nomor 8 Tahun 2002 sebagai bentuk kebijakan yang menjadi produk hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 sebagai pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya dan mengapa Instruksi...
Rizki Amalia
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2010
Kebijakan daerah
Kebijakan pemerintah daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Analisis Peraturan Daerah kota Madiun nomor 02 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota Madiun)
ABSTRAK Hukum dan Kebijakan Publik. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis kesesuaian/ sikronisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...
Danang Novianto
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2010
  • First
  • Previous
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Next

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss