Majelis pengawas Notaris merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diperoleh dari secara delegasi atribusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Majelis Pengawas Notaris yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai obyek...

ABSTRAKWAHYU DWI PURIANI. S351808025. MEKANISME PENENTUAN PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DEMI TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN MAGETAN). Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret. Tesis. 2021.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pelaksanaan penentuan penetapan batas tanah dalam...

Perjanjian kredit yang dibuat secara autentik sebagai jaminan dalam hukum pembuktian yang legal dan kuat terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Pada proses pembuatan akta, seorang Notaris didorong untuk memeriksa dan menyesuaikan identitas dan dokumen sesuai dengan aslinya dengan bukti-bukti yang lainnya. Tujuan dari Penulisan ini adalah...

 ABSTRAKYeyen Nur Khomaria, NIM. S351902028, Pembimbing : Dr. Sapto Hermawan, SH., M.H. Konsekuensi Logis Atas Sertipikat Tanah Elektronik (Sertipikat-El) Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh...

Pemerintah telah memberikan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19), isi dari peraturan tersebut ternyata tidak serta merta dapat dijalankan. Antara perbankan dengan FinTech lending terdapat...

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM HAL PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALUWARSA Oleh:GADIS DINDA FIRSTY DEWI Abstrak TesisAbstrak             Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dan bentuk tanggung jawab hukum PPAT dalam hal pendaftaran hak tanggungan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2017 yang digunakan sebagai pengikatan obyek jaminan hutang piutang ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas dan asas itikad baik dan bentuk perlindungan hukum...

Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam ketiga putusan pengadilan yang diambil dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung No.64/G/2010/PTUN-BDG, Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor. 41/G/2010/PTUN.Pbr dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai  mekanisme perolehan hak atas tanah melalui lembaga rechtsverwerking di Indonesia serta untuk mengetahui konsepsi lembaga rechtsverwerking dalam putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat...

Adanya kios pasar yang mempunyai nilai ekonomis, bisa diterima kreditor untuk dibebani jaminan fidusia. Status tanah di Yogyakarta memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dan pelaksanaan...