SHEILLA OCTAVIANI, S352008037, 2023. UPAYA MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT GANDA PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian dan Kajian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Kepemilikan Sertipikat Ganda ...

MG. THESA DETA MURBASARI, NIM S351908026, ASPEK KEADILAN PENENTUAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KULON PROGO-YOGYAKARTA-SOLO DI KABUPATEN KLATEN, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Uniiversitas Sebelas Maret.Penelitian ini pertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mekanisme pelaksanaan penetapan ganti rugi dalam...

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh pihak yang berkepentingan untuk menghendaki dinyatakan dalam akta autentik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab seorang Notaris...

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak milik anak dibawah umur yang dijadikan jaminan hutang oleh ibu kandung yang suaminya meninggal dunia. Jenis penelitian ini adalah normatif sedangkan sifat penelitian adalah preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan kedudukan ibu mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama investasi bagi hasil antara BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tirta Mandiri dengan Warga Desa selaku investor di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui problematika yang timbul berkaitan dengan...

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Camat serta relevansi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Sementara di Kabupaten Wonogiri. Untuk mengetahui keterkaitan antara fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dengan jumlah formasi kebutuhan Pejabat Pembuat Akta tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan...

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>...

Kebijakan untuk memberikan keringanan hingga pembebasan BPHTB pada Program PTSL merupakan himbauan yang diberikan oleh Menteri ATR/BPN untuk mempercepat program PTSL tersebut. Saran tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun himbauan kebijakan dari Menteri ATR/BPN tersebut belum mempunyai dasar hukum...

ABSTRAK            Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Notaris berkewajiban untuk membuat akta autentik sepanjang masih dalam lingkup kewenangannya namun beriringan juga notaris mempunyai hak untuk menolak untuk membuat akta autentik dengan alasan-alasan yang telah tercantum dalam...

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Pertanggung Jawaban Direksi yang menyebabkan Pailitnya PT Berdasar UUPT, KUHPerdata, dan KUHPidana pada kasus Putusan MA No. 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Direksi, Perseroan dan Pihak Ketiga khususnya pada Putusan MA No. 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jenis...