ABSTRAK            Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Notaris berkewajiban untuk membuat akta autentik sepanjang masih dalam lingkup kewenangannya namun beriringan juga notaris mempunyai hak untuk menolak untuk membuat akta autentik dengan alasan-alasan yang telah tercantum dalam...

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Pertanggung Jawaban Direksi yang menyebabkan Pailitnya PT Berdasar UUPT, KUHPerdata, dan KUHPidana pada kasus Putusan MA No. 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Direksi, Perseroan dan Pihak Ketiga khususnya pada Putusan MA No. 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jenis...

Aditya Revinanda Shakti. 2023. S352008001. IMPLEMENTASI PARATE EXECUTIE BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SOLO.Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai implementasi Parate Executie berdasarkan sertipikat hak tanggungan terkait penyelesaian...

Rima Agustina, S352008033, Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Yang Objeknya Kemudian Dibebani Hak Tanggungan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.Perjanjian mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakanoleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa timbul karena adanya...

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat membutuhkan tanah demi kelangsungan hidupnya, terutama bagi Masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah sangat erat. Masyarakat Hukum Adat keberadaannya diakui sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Tujuan penelitian ini untuk...

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis kepastian hukum dalam akta jual beli PPAT atas pembayaran harga tanah yang belum dilunasi pembeli serta kesesuaian antara pelaksanaan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888/K/Pdt/2017 dengan prinsip tunai, terang dan riil. Dalam putusan tersebut terdapat adanya perbedaan harga...

Abstrak RISKHA FILLAH FAWZIAH. NIM S352008035. 2022. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN PENJUAL. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini bertujuan menjelaskan pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ingin dibatakan penjual...

Veronica Kinanti Sihutami, S352008042, 2022, Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Bank Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Nasional. Tesis.Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan perlunya rekonstruksi hukum terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan bank tanah. Selain itu, juga...

Pembuatan Akta PPAT secara elektronik masih sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya benturan norma antara substansi dari Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang membuka...

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui instrument hukum perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan bukti-bukti yang ada (2) Untuk mengetahui dampak putusan pengadilan terhadap kekuatan mengikat pembatalan peralihan sertifikat hak pakai Nomor 82/Cilandak...