Politik hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dalam UU No.41/2009 tentang PLP2B belum memberikan keadilan. Sebagaimana pada Pasal 1 butir 10 UU No.2/2012 dan ditindaklanjuti dengan UU No.6/2023 Ciptakerja perihal ganti rugi yang adil bagi lahan yang terdampak alih fungsi untuk kepentingan umum. Adanya alih...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan menganalisis akibat hukum penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama setelah...

<p>ANALISIS PRINSIP KEMANDIRIAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN ETIKA PROFESI NOTARIS</p><p>Oleh : Agus Supriyanto*</p><p>ABSTRAK </p><p><br></p><p>Tesis ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang jabatan...

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai Pertanggung Jawaban PPAT dan Tindakan Pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh PPAT agar terhindar dari keterangan palsu terhadap Putusan Nomor 1146K/PDT/2020. Menelaah lebih dalam mengenai kasus yang terdapat dalam putusan sehingga dapat menyimpulkan realita yang terjadi,...

Jangka waktu Hak Guna Bangunan telah diatur secara jelas di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu selama 30 tahun dan dapat diajukan kembali selama 20 tahun dan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah diuji secara materiil dengan Putusan MK Nomor...

<p>ABSTRAK</p><p>I Dewa Anom Budjana, S352202019, Asas Kcermatan Dalam Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik Di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian hak guna...

<p xss="removed" xss=removed>Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang berinisial PT. MGE yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU PT. Akibat hukumnya berdampak pada akta pendirian maupun perbuatan hukum yang...

Pada Pasal 111 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah telah menyebutkan untuk menggunakan surat kematian sebagai proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan, namun...

ADTLAH ALMUNTAS, NIM S352208001, KEKUATAN KETERANGAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/Pn Skt), Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kekuatan...

JONI WAHYUDI, NIM S352208032, VALIDITAS KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) KARENA PEWARISAN, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Kebijakan peralihan hak karena pewarisan dan pembagian waris masih menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akta yang...