Seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan terjadinya perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan campuran tersebut tentunya akan mengalami permasalahan dalam perjalanannya, permasalahan tersebut bisa saja dalam hal perceraian maupun kematian. Dari hal tersebut tentunya ada...

<p>ENDANG LESTARI, NIM S352208018, HAK WARIS BAGI WARGA NEGARA ASING TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS BERUPA HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 Pk/Pdt/2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, Penetapan Nomor...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian jual beli yang penghadapnya sudah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak...

Politik hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dalam UU No.41/2009 tentang PLP2B belum memberikan keadilan. Sebagaimana pada Pasal 1 butir 10 UU No.2/2012 dan ditindaklanjuti dengan UU No.6/2023 Ciptakerja perihal ganti rugi yang adil bagi lahan yang terdampak alih fungsi untuk kepentingan umum. Adanya alih...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan menganalisis akibat hukum penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama setelah...

<p>ANALISIS PRINSIP KEMANDIRIAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN ETIKA PROFESI NOTARIS</p><p>Oleh : Agus Supriyanto*</p><p>ABSTRAK </p><p><br></p><p>Tesis ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang jabatan...

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai Pertanggung Jawaban PPAT dan Tindakan Pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh PPAT agar terhindar dari keterangan palsu terhadap Putusan Nomor 1146K/PDT/2020. Menelaah lebih dalam mengenai kasus yang terdapat dalam putusan sehingga dapat menyimpulkan realita yang terjadi,...

Jangka waktu Hak Guna Bangunan telah diatur secara jelas di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu selama 30 tahun dan dapat diajukan kembali selama 20 tahun dan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah diuji secara materiil dengan Putusan MK Nomor...

<p>ABSTRAK</p><p>I Dewa Anom Budjana, S352202019, Asas Kcermatan Dalam Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik Di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian hak guna...

<p xss="removed" xss=removed>Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang berinisial PT. MGE yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU PT. Akibat hukumnya berdampak pada akta pendirian maupun perbuatan hukum yang...