Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai Pertanggung Jawaban PPAT dan Tindakan Pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh PPAT agar terhindar dari keterangan palsu terhadap Putusan Nomor 1146K/PDT/2020. Menelaah lebih dalam mengenai kasus yang terdapat dalam putusan sehingga dapat menyimpulkan realita yang terjadi,...

Jangka waktu Hak Guna Bangunan telah diatur secara jelas di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu selama 30 tahun dan dapat diajukan kembali selama 20 tahun dan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah diuji secara materiil dengan Putusan MK Nomor...

<p>ABSTRAK</p><p>I Dewa Anom Budjana, S352202019, Asas Kcermatan Dalam Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik Di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian hak guna...

<p xss="removed" xss=removed>Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang berinisial PT. MGE yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU PT. Akibat hukumnya berdampak pada akta pendirian maupun perbuatan hukum yang...

Pada Pasal 111 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah telah menyebutkan untuk menggunakan surat kematian sebagai proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan, namun...

ADTLAH ALMUNTAS, NIM S352208001, KEKUATAN KETERANGAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/Pn Skt), Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kekuatan...

JONI WAHYUDI, NIM S352208032, VALIDITAS KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) KARENA PEWARISAN, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Kebijakan peralihan hak karena pewarisan dan pembagian waris masih menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akta yang...

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana batalnya suatu sertipikat hak atas tanah dikarenakan adanya suatu tumpang tindih kepemilikan tanah. Studi kasus ini mengkaji dari sebuah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.54/G/2022/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara...

MUHAMMAD KAUTZAR RISKI SAIFULLOH, NIM S352208041, KEABSAHAN KUASA MENJUAL YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1408 K/Pdt/2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 49/Pdt/2020/PT Kdi), Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.Akta...

<p>Sistem pendaftaran tanah Oro-Oro di Kecamatan Pracimantoro perlu adanya perhatian khusus dalam aspek hukum yang dapat memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tanah Oro-Oro sebagai tanah yang belum berbersertifikat dalam prinsip pendaftaran tanah memerlukan sistem birokrasi yang mendukung dalam...