Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau peraturan perundangundangan tentang pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri dalam perspektif pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan...

ABSTRAKMuhammad Iltizam Al Husna, E0019285, 2023, Penulisan Hukum (Skripsi), PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Tulisan ini mengkaji terkait angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdapat indikasi adanya peningkatan...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji mengenai materi muatan serta penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal aksesibilitas dan fasilitasi di tempat ibadah. Di samping itu juga...

ABSTRAK Kennes Putri Lestari. 2022. E0019225. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PRA SEJAHTERA YANG BELUM MERASAKAN AKSELERASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Studi di Kelurahan Mojosongo Surakarta dan Desa Truwolu Grobogan). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Terus menyebarnya Coronavirus disease 2019...

Pembatasan kekuasaan merupakan inti dari konsep konstitusionalisme. Konsep tersebut banyak diterapkan pada sebuah negara hukum modern. Pembatasan kekuasaan umumnya terjadi dalam dua bentuk, pembatasan terkait wewenang dan pembatasan masa jabatan. Pembatasan masa jabatan berhubungan oleh dua faktor, yaitu batasan masa jabatan dan batasan maksimal...

Alizza Khumaira Assyifa. E0019034. 2023. AUTENTIKASI KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK DENGAN KEWENANGAN NOTARIS. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum kontrak dagang elektronik sebagai alat bukti di pengadilan dan memberi preskripsi mengenai terobosan hukum yang dapat dilakukan agar kontrak...

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalaha, pertama mengapa hutan adat dilepaskan statusnya sebagai hutan negara oleh Mahkamah Konstitusi Kedua, bagaimana implementasi serta dampak pascaberlakunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat.           ...

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPKal Trimulyo dalam pembentukan produk hukum di Kalurahan Trimulyo serta hambatan yang ditemukan oleh BPKal Trimulyo saat melaksanakan fungsinnya dalam pembentukan produk hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memiliki sifat deskriptif. Jenis dan sumber data...

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan, pertama, perlindungan hukum eksisting perceraian anak usia sekolah ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Kedua, problematika hukum perlindungan perceraian anak usia sekolah dan ketiga, Model perlindungan hukum yang optimal pada perceraian anak usia sekolah ditinjau dari UU...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membuat keputusan pada penetapan perkawinan beda agama tepatnya pada Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor...