Transformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan upaya fundamental pemerintah dalam menghapus segmentasi layanan kesehatan yang selama ini berdasarkan besaran iuran. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan standar fasilitas rawat inap guna menjamin terpenuhinya prinsip ekuitas dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan KRIS dalam kerangka program JKN guna menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan, serta mengkaji apakah penetapan kebijakan tersebut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran sistematis mengenai fenomena hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KRIS secara normatif mendukung perwujudan negara kesejahteraan (welfare state) melalui derajat dekomodifikasi layanan kesehatan, di mana akses terhadap mutu ruang rawat inap diposisikan sebagai hak kewargaan, bukan komoditas komersial. Namun, terdapat tantangan signifikan pada aspek aksesibilitas fisik akibat disparitas infrastruktur di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T) yang berisiko memutus akses layanan jika standar 12 kriteria KRIS dipaksakan secara seragam. Selain itu, ketidakpastian skema iuran tunggal berpotensi mengganggu aspek keterjangkauan ekonomi bagi peserta mandiri kelas bawah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya Kementrian Kesehatan memberikan Peraturan turunan sebagai aturan pelaksana yang mengatur strategi implementasi secara bertahap dan asimetris melalui klasifikasi geografis dalam penerapan KRIS secara bertahap guna mencegah eksklusi sosial dalam sistem jaminan kesehatan nasional.