Aldi Putra, S322008004, Konsekuensi Rumah Sakit Terhadap Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji regulasi konsekuensi rumah sakit terhadap kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan saat ini dan juga menganalisis peran badan hukum BPJS Kesehatan pada asuransi sosial tersebut melalui saluran pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kelas rawat inap standar (JKN KRIS) sesuai peraturan perundang-undangan yang dimuat.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik analisis data bersifat deduktif dengan metode deduksi.

Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa jaminan kesehatan nasional membuat perubahan menjadi kelas standar untuk rawat inap dengan adanya landasan dari prinsip asuransi sosial dan ekuitas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditambah dengan Pasal 23 ayat (4) yang menyebutkan adanya kelas standar, serta tambahan dengan turunannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kerumahsakitan sebagai panduan program JKN KRIS. Perspektif hukum dilihat dari peran pemerintah dalam melangsungkan program kelara rawat inap standar yang masing belum ada kepastian hukum. Perlunya harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam pelaksanaan kelas rawat inap standar sangatlah diperlukan. Pola perjanjian antara rumah sakit yang sudah menjalankan program kelas rawat inap standar sesuai dengan perjanjian kerja sama seperti perjanjian kerja sama yang telah ada sebelumnya. Perbandingan antar program jaminan kesehatan kelas rawat inap standar dengan jaminan kesehatan nasional memiliki beberapa perbedaannya baik kepesertaan dan segi akomodasi rawat inap. Menelaah program jaminan kesehatan nasional kelas rawat inap standar dari aspek ius constituendum sebagai solusi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang jelas produk hukumnya yang dibuat oleh pemerintah selaku pembuat sistem hukum yang diamanatkan oleh negara.

Simpulan dalam penelitian ini bahwa JKN KRIS hadir hanya meningkatkan bentuk fisik bukan mutu pelayanan kesehatan dengan pandangan adanya surplus oleh BPJS Kesehatan sehingga dianggap mampu menjalankan program tersebut. Perubahan lain terlihat dari perubahan indonesian case base groups (ina-cbgs) menjadi mixed- indonesian case base groups (ina-cbgs) global budget.