Efektivitas penanganan permukiman kumuh memiliki keterkaitan yang erat dengan ketepatan intervensi terhadap prioritas indikator penanganan pada setiap pola penanganan yang diterapkan. Penentuan prioritas indikator sejalan dengan dampak yang ditimbulkan, baik dari segi fisik maupun sosial, pada dampak yang lebih besar dan berat maka membutuhkan indikator yang lebih kompleks, sementara pada dampak ringan yang ditimbulkan maka dibutuhkan indikator yang lebih sederhana namun dapat menyesar pada tujuan yang ditetapkan. Dengan begitu maka pola penanganan permukiman kumuh akan menunjukkan dampak yang signikan dalam penurunan luas kawasan kumuh. Salah satu permukiman kumuh yang menunjukkan keberhasilan penurunan luas kawasan kumuh yang signifikan adalah permukiman kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta. Kawasan ini menerapkan tiga pola penanganan permukiman kumuh, yaitu pola pemugaran , pola peremajaan, dan pola permukiman Kembali. Penurunan luas kawasan kumuh yang dignifikan didorong melalui penetapan ketiga pola tersebut dan intervensi yang tepat pada prioritas indikatornya. Prioritas indikator pada setiap pola penanganan memiliki karakteristik yang berbeda, maka diperlukan kajian masing-masing prioritas indikator pada setiap pola penanganan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas indikator dalam pola penanganan permukiman kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta. Dengan metode penelitian menggunakan analisis pairwise comparison yang melibatkan penilaian perbandingan antar indikator oleh beberapa pemangku kepentingan. Penggunaan analisis ini sejalan dengan peran pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi, sehingga seluruh indikator penanganan dapat diidentifikasi dan dinilai secara komprehensif. Dengan menggunakan pendapat para ahli, hasil penelitian ini juga didukung dengan deskripsi masing-masing indikator pada penanganan Kawasan Semanggi Kota Surakarta. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan prioritas indikator berfungsi sebagai pendorong efektivitas pelaksanaan pola pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penanganan permukiman kumuh yang lebih terarah dan terstruktur.