Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya hak atas tanah yang merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berkaitan erat dengan kepastian dan perlindungan hukum. Sertipikat hak atas tanah sebagai produk administrasi negara diharapkan mampu menjamin kepastian hukum atas subjek dan objek hak. Namun, dalam praktiknya sengketa pertanahan masih kerap terjadi, khususnya sengketa sertipikat hak atas tanah ganda, yang menunjukkan belum efektifnya penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan prosedur pembatalan sertipikat hak atas tanah ganda dan menganalisis kesesuaian penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat normatif denganmenggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil, bahwa pengaturan prosedur pembatalan sertipikat hak atas tanah telah diatur secara umum dalam Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2020, namun secara khusus dan teknis belum ditemukan. Putusan Nomor 47/G/2020/PTUN.SRG yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 292/ Tambak atas nama HANNI telah sesuai karena penerbitan nya bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun belum menyentuh aspek perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik.