Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terhadap problematika impor gula oleh Kementerian Perdagangan yang ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Latar belakang penelitian ini didasarkan adanya defisit produksi gula nasional yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan impor guna guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar domestik, Namun, dalam pelaksanaannya muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan impor gula belum dilaksanakan berdasarkan asas legatitas dan memenuhi prinsip-prinsip AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila kebijakan dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar AUPB dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penerapan AUPB menjadi tolak ukur penting dalam menilai keabsahan dan akuntabilitas kebijkan impor gula supaya sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan kepentingan umum.