Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB Kota Surakarta serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban telah dilaksanakan melalui berbagai layanan dalam hak atas penanganan, hak korban atas pelindungan dan hak korban atas pemulihan. Pelaksanaan ini menunjukkan adanya upaya integrasi layanan lintas sektor serta penerapan pendekatan berperspektif korban dalam penanganan kasus. Faktor pendukung adalah komunikasi yang terbangun melalui koordinasi lintas sektor, dukungan sumber daya melalui kerja sama, disposisi yang berkomitmen dengan pendekatan korban serta struktur birokrasi engan dukungan regulasi dan standar operasional. Dengan faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya, kendala dalam struktur birokrasi dan kewenangan, kendala komunikasi dan akses korban serta keterbatasan disposisi dalam mendukung pendekatan berperspektif korban secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan penguatan pada aspek kapasitas kelembagaan, integrasi sistem layanan, serta pengembangan pendekatan yang lebih responsif dan berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak korban secara komprehensif.