Devi Triananda Surya Putri, E0022116, 2026. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN EKSPEDISI PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya kebocoran data pribadi  konsumen pengguna jasa layanan Ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang merupakan hal yang sangat krusial di era digital ini. Menurut Surfshark, Indonesia menempati nomor 2 sebagai negara dengan kebocoran data pada Tahun 2024 (sekitar 1,77 juta akun). Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen akibat kebocoran data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2) Untuk mengatahui proteksi dan Tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam mencegah kebocoran data pribadi konsumen. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode silogisme, menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum bagi konsumen akibat kebocoran data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan menggunakan teori perlindungan hukum menurut Moch Isnaeni perlindungan hukum internal dan ekternal, sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif serta teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana faktor penghambat penegakan hukum merupakan hukum itu sendiri (undang-undang). (2) Proteksi dan Tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam mencegah kebocoran data pribadi konsumen, dengan teori pertanggungjawaban oleh Hans Kelsen serta teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam hal ini faktor penghambat penegakan hukum berasal dari penegak hukum yaitu pemerintah dan JNE selaku pengendali data serta faktor dari masyarakat.