Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pdt/2024 ditinjau dari prinsip res judicata pro veritate habetur serta menganalisis kedudukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat meliputi kekuatan mengikat putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi dan relevansi gugatan perlawanan yang diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (case study) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pdt/2024 telah memenuhi syarat sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip res judicata pro veritate habetur. Putusan tersebut juga telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena lahir melalui proses peradilan yang sah hingga tingkat kasasi. Selain itu, gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak yang kalah tidak dapat digunakan untuk menguji kembali pokok perkara yang telah diputus secara final, karena perlawanan terhadap eksekusi dapat dibenarkan apabila terdapat cacat formil pelaksanaan eksekusi atau hak pihak ketiga yang dirugikan. Oleh karena itu, gugatan perlawanan dalam perkara ini tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.