Pedagang kaki lima di Kota Surakarta ini muncul seiring dengan adanya perkembangan penduduk. Masih banyak penduduk Kota Surakarta yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sebagian dari mereka memilih menjadi Pedagang kaki lima untuk mendapatkan penghasilan. Karena, menjadi Pedagang kaki lima merupakan cara termudah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Akan tetapi, dengan adanya Pedagang kaki lima dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Dengan ini diperlukan adanya strategi penataan Pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan pedagang, masyarakat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan penataan Pedagang kaki lima Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan Pedagang kaki lima Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008. Dalam melaksanakannya Peraturan Daerah dikuatkan oleh Peraturan Walikota Nomor 17B Tahun 2012. Strategi penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta berupa relokasi, shelterisasi, pembatasan jam berjualan, bantuan gerobak, penyuluhan dan pelatihan Pedagang kaki lima. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang kaki lima dan tercapainya tata ruang kota yang indah dan rapi sesuai tujuan peraturan daerah yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan bagaimana strategi yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal meningkatkan strategi penataan Pedagang kaki lima dengan menggunakan analisis SWOT. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sudah cukup baik. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan anggaran untuk mengelola Pedagang kaki lima yang dikhususkan dalam pembangunan infrastruktur seperti shelter, serta perlu adanya penambahan personil OPD yang mengatur Pedagang kaki lima