Sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di kota Surakarta
Penulis Utama
:
Lilik Kristianto
NIM / NIP
:
S240908006
×ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini adalah perlunya sinergi kebijakan
penanggulangan kemiskinan untuk efektivitas dalam implementasi program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung
sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, dan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta
(PNPM MP, BLPS-P2FM KUBE, P2MBG, Perbaikan RTLH, dan DPK).
Penelitian ini menggunakan kerangka teori : governance dan kolaborasi. Teori
governance digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis sinergi antar pelaku
penanggulangan kemiskinan. Teori kolaborasi untuk menjelaskan dan menganalisis
bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan
Sangkrah, Kelurahan Sudiroprajan, dan Kelurahan Kratonan Kota Surakarta. Satuan
kajian dalam penelitian ini yaitu : dokumen kebijakan, pedoman program, dan pelaku
penanggulangan kemiskinan. Sumber data primer diperoleh dengan tehnik purposive
sampling dengan informan yaitu pelaksana program, serta tokoh masyarakat. Tehnik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi
kebijakan dan pedoman program, serta menggunakan catatan lapangan. Tehnik
analisis data menggunakan tehnik analisis interaktif, menurut Miles dan Huberman
yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
78
Kesimpulan menunjukkan : 1) Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung
sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, yaitu : Perpres Nomor
13 Tahun 2009 (kluster program dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan),
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (strategi kolaborasi), dan
pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta
(TKPKD). 2) Terdapat Jaringan kebijakan yang mendukung sinergi penanggulangan
kemiskinan. 3) Beberapa bentuk sinergi dalam implementasi program-program
penanggulangan kemiskinan : sinergi kelompok sasaran, sinergi dalam perencanaan,
sinergi program dan sinergi kegiatan antar program (PNPM MP, Perbaikan RTLH,
dan DPK), serta sinergi dalam pelaksanaan masing-masing program dalam bentuk
sinergi pelaku dan sinergi sumber daya (Perbaikan RTLH dan P2MBG).
Rekomendasi dari penelitian ini : perlunya memperkuat peran TKPKD dalam
proses sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan; sinkronisasi dan
sinergi program-program pemberdayaan masyarakat, dan mengembangkan kolaborasi
dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis
pemberdayaan masyarakat.
×
Penulis Utama
:
Lilik Kristianto
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S240908006
Tahun
:
2010
Judul
:
Sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di kota Surakarta
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Pascasarjana - 2010
Program Studi
:
S-2 Administrasi Publik
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik -S240908006-2010
