Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Tengah yang penanganannya melibatkan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan pendekatan collaborative governance dalam upaya mengatasi masalah ini, salah satunya melalui program pemberdayaan bagi para pekerja seks (PS) yang terjaring razia. Program ini dipusatkan di Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemberdayaan pekerja seks berbasis collaborative governance dilaksanakan di PPSW Wanodyatama Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pemberdayaan di PPSW Wanodyatama berjalan dalam tiga tahap, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Proses kolaborasi ini melibatkan beragam aktor, mulai dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, hingga lembaga keagamaan. Kolaborasi terbukti sangat kuat pada tahap pengkapasitasan, di mana berbagai mitra secara aktif memberikan bimbingan keterampilan, fisik, mental, dan sosial kepada Penerima Manfaat (PM) di dalam panti. Namun, kolaborasi ini melemah secara signifikan pada tahap pendayaan. Ditemukan bahwa program pemberdayaan lebih fokus pada pembekalan kapasitas internal PM dan kurang diimbangi dengan pembangunan jejaring kolaborasi yang dapat menyediakan akses ke pasar, lapangan kerja, dan permodalan setelah mereka keluar dari panti. Akibatnya, implementasi collaborative governance dinilai belum optimal karena belum mampu menjembatani PM menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan pasca-rehabilitasi.