Berangkat dari meningkatnya konsumsi gula melalui Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan ramainya perdebatan kebijakannya di media pemberitaan online, isu cukai MBDK berkembang menjadi ruang kontestasi makna yang melibatkan pemerintah, industri, asosiasi, akademisi, masyarakat, hingga legislatif. Media online bukan hanya kanal informasi, melainkan arena tempat argumen kesehatan publik berhadapan dengan kekhawatiran ekonomi dan daya saing. Tujuan penelitian ini adalah (1) memetakan siapa saja aktor yang terlibat, siapa yang dominan, serta bagaimana posisi, relasi, dan interaksi mereka dalam arena retoris isu cukai MBDK pada pemberitaan media online; (2) memetakan jaringan wacana yang terbentuk berdasarkan suara-suara yang beradu dan berkontestasi makna atas isu yang berkembang. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis metode Discourse Network Analysis (DNA) atas 203 artikel media berita online. Unit analisisnya adalah 932 pernyataan aktor yang dikode berdasarkan: aktor (individu/ organisasi), konsep/ isu, sikap (pro, kontra, netral), dan waktu. Data dikodekan dan diproyeksikan ke jaringan aktor dan wacana; analisis meliputi deteksi klaster isu, serta menelusuri pergeseran posisi. Untuk triangulasi, dilakukan wawancara mendalam dengan empat informan kunci (pemerintah, industri, lembaga konsumen, dan eksekutor teknis). Analisis data dilakukan secara berulang meliputi pengkodean, konstruksi jaringan, visualisasi dan matrikulasi. Penelitian ini menggunakan Rhetorical Arena Theory (RAT) sebagai lensa untuk memahami arena retorika yang multivokal dan saling berkontestasi di mana makna dari kebijakan tidak tunggal, melainkan hasil negosiasi antar aktor yang berlangsung dinamis di sub arena media berita online. Temuan kunci dalam penelitian ini yaitu: (i) Pemerintah (Kemenkeu, Kemenkes, DJBC) muncul sebagai pusat jaringan dengan narasi konsisten tentang urgensi kesehatan dan pengendalian konsumsi gula, sekaligus membuka ruang kompromi (masa transisi, pengecualian UMKM, evaluasi berkala). (ii) Industri, asosiasi, dan Kementerian Perindustrian menonjol sebagai koalisi penyeimbang dengan argumen dampak biaya, daya beli, dan kepastian usaha; selama puncak isu, posisi mereka bergeser dari “menolak” menjadi “menolak bersyarat” (reformulasi, transisi). (iii) lembaga konsumen dan akademisi mendorong desain cukai MBDK yang efektif dan adil (tarif berbasis kadar gula, label gizi, earmark kesehatan). (iv) Legislatif dan eksekutor teknis berperan sebagai penghubung yang menekankan kepastian hukum dan mekanisme evaluasi berkala cukai MBDK. Jaringan menunjukkan polarisasi dengan irisan, serta pergeseran debat dari “perlu/ tidak” menuju parameter teknis cukai MBDK yang bisa dinegosiasikan (struktur tarif, ambang gula, masa transisi, pelabelan produk, pengawasan, dan evaluasi). Keberhasilan implementasi cukai MBDK sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi publik, transparansi data, dan kolaborasi multipihak yang memfasilitasi negosiasi makna di arena retorika. Secara akademik, kombinasi DNA–RAT terbukti efektif untuk mengkaji kebijakan publik di era digital; secara praktis, temuan ini memberi dasar perancangan komunikasi kebijakan yang berbasis bukti, inklusif, dan adaptif agar tujuan kesehatan tercapai tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi.