Penelitian ini berdasarkan fenomena sosial praktik kehumasan pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan jalinan komunikasi untuk relasi yang semakin dekat antara pemerintah dan publik. Prosedural kehumasan pemerintah antara masing-masing daerah mempunyai kesamaan, namun pada praktik kehumasan masing-masing daerah perlu menyesuaikan dengan tempat lokasi daerah, budaya societal dan teknologi komunikasi yang digunakan. Oleh sebab itu perlu ada pendalaman mengenai praktik kehumasan yang dipengaruhi oleh aspek budaya societal dan teknologi komunikasi. Disertasi ini meniliti budaya dan teknologi praktik kehumasan dalam praktik kehumasan di Indonesia. Disertasi ini menyelidiki mengenai praktik kehumasan yang dipengaruhi oleh budaya societal (setempat) dan teknologi komunikasi di tiga provinsi di Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Disertasi ini menawarkan latar belakang budaya dan teknologi dapat mempengaruhi praktik kehumasan dalam mengelola relasi. Selain itu, disertasi ini memberikan analisis mengenai komunikasi strategik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Peneliti menggunakan studi kasus dengan multiple case pada tiga wilayah provinsi yang dibedakan berdasarkan budaya setempat (societal) dan teknologi komunikasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam yang tidak terstruktur untuk mengumpulkan data pada empat narasumber praktisi kehumasan pemerintah dan enam redaksi Lembaga penyiaran publik TVRI dan enam warga dari tiga Provinsi. Paradigma intepratif digunakan untuk tentang pengetahuan, budaya, teknologi, komunikasi publik dan komunikasi strategik. Selain itu, disertasi ini juga menggunakan artefak dan studi dokumen yang terdapat pada teknologi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah.Disertasi ini mengkaji praktik kehumasan pemerintah daerah dalam mengelola relasi publik di tiga provinsi di Indonesia: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dengan pendekatan interpretatif dan menggunakan teori Public Relations Excellence dan Dialogic Theory sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini mengungkap dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, karakter kepemimpinan, budaya lokal, serta adopsi teknologi komunikasi.Penelitian menemukan bahwa praktik kehumasan tidak bersifat seragam, melainkan membentuk tiga model praksis kehumasan yang distingtif:1.     Model Partisipatif-Teknologis (DKI Jakarta): Menekankan integrasi teknologi digital, data science, dan partisipasi publik berbasis platform.2.     Model Narasi-Kultural Institusional (Jawa Barat): Mewujudkan kekuatan narasi budaya lokal dan koordinasi kelembagaan dalam komunikasi publik.3.     Model Patronistik-Digital (Jawa Tengah): Memusatkan komunikasi pada figur kepala daerah dengan dominasi kanal digital informal.Dalam konteks Excellence Theory, ketiga provinsi menunjukkan gradasi model komunikasi dari satu arah hingga dua arah simetris, dengan tantangan tersendiri dalam mewujudkan keterlibatan yang setara dan partisipatif. Sementara dari perspektif Dialogic Theory, prinsip-prinsip mutuality, propinquity, empathy, risk, dan commitment masih belum sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik kehumasan birokrasi yang cenderung hierarkis dan terkadang populistik.Penelitian ini juga menggali integrasi budaya societal dan teknologi komunikasi dalam praktik kehumasan. DKI Jakarta menunjukkan sinergi antara budaya urban dan sistem digital terstruktur; Jawa Barat menggabungkan strategi komunikasi digital dengan identitas budaya Sunda dan kolektivisme sosial; sedangkan Jawa Tengah menampilkan relasi patronistik yang menantang profesionalisasi komunikasi institusional, meskipun telah mengadopsi berbagai teknologi layanan publik.Hasil penelitian menegaskan bahwa praktik kehumasan pemerintah merupakan bentuk komunikasi strategis yang bersifat kontekstual, adaptif, dan reflektif terhadap nilai-nilai budaya lokal serta perkembangan teknologi. Disertasi ini memberikan kontribusi teoritis berupa model praksis kehumasan berbasis lokalitas Indonesia, serta menawarkan pemahaman baru tentang pentingnya multiliterasi budaya dan sistem komunikasi digital dalam membangun relasi publik yang etis, partisipatif, dan berkelanjutan.Penelitian ini menghadirkan kebaruan penting dalam studi komunikasi kehumasan pemerintah dengan menelaah secara mendalam praktik pengelolaan relasi publik oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dengan mengintegrasikan tiga teori utama Tripartite Purpose Theory, Public Relations Excellence Theory, dan Dialogic Theory dalam satu kerangka analisis yang lintas-provinsi, penelitian ini mampu menghadirkan pemahaman baru yang menyeluruh dan kontekstual. Kebaruan muncul dari penggunaan pendekatan teori yang simultan dan integratif, yang sebelumnya jarang diterapkan dalam satu studi, khususnya di bidang kehumasan pemerintah di Indonesia.Penelitian ini berhasil mengonstruksi tiga model praksis kehumasan yang distingtif dan lahir dari praktik lapangan, yaitu Model Partisipatif-Teknologis di DKI Jakarta, Model Narasi-Kultural Institusional di Jawa Barat, dan Model Patronistik-Digital di Jawa Tengah. Ketiganya menjadi kontribusi empiris terhadap pengembangan model kehumasan publik yang adaptif terhadap konteks sosial, budaya, dan teknologi lokal. Di samping itu, penelitian ini juga mereformulasi pemahaman komunikasi dua arah simetris dengan membedakan antara komunikasi simetris birokratis dan simetris partisipatif. Hal ini membuka ruang baru bagi pembacaan praktik kehumasan yang selama ini terlalu disederhanakan oleh model-model normatif dari Barat.Kebaruan lainnya terletak pada penggabungan analisis budaya societal dan penggunaan teknologi komunikasi. Penelitian ini menolak pendekatan deterministik terhadap teknologi dan justru menempatkan budaya lokal sebagai elemen aktif yang membentuk, memengaruhi, dan bahkan menegosiasikan peran teknologi dalam praktik komunikasi publik. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi teknologi, tetapi harus dipadukan dengan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal seperti etos Betawi, Sunda, dan Jawa.Kontribusi metodologis juga tidak kalah penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif dengan desain studi kasus berganda yang mempertimbangkan perbedaan budaya, struktur kelembagaan, serta pengaruh figur kepemimpinan. Proses pengumpulan data dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan saluran komunikasi digital seperti Zoom, WhatsApp, dan analisis media sosial, sebuah pilihan metodologis yang relevan dan adaptif terhadap tantangan situasi pandemi COVID-19.Namun demikian, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Fokus utamanya hanya mencakup komunikasi publik dan belum menjangkau praktik komunikasi organisasi internal di lingkungan birokrasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji aspek psikososial seperti tekanan mental aktor humas dalam menghadapi dinamika relasi publik, serta belum melihat masyarakat sebagai entitas komunal yang lebih kompleks dalam struktur budaya dan teknologinya. Studi ini juga terbatas pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sehingga generalisasi ke wilayah lain di Indonesia masih perlu dilakukan dengan hati-hati.Meskipun memiliki batasan, penelitian ini memberikan fondasi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan komunikasi publik yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Temuan-temuannya menjadi refleksi bahwa komunikasi kehumasan pemerintah bukan semata aktivitas teknis penyampaian informasi, melainkan praksis sosial yang dipengaruhi oleh budaya, teknologi, serta desain kelembagaan yang memungkinkan atau membatasi dialog antara pemerintah dan publik.Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis, metodologis, dan praktis yang signifikan dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya di bidang kehumasan pemerintah. Secara teoritis, studi ini merekonstruksi pemahaman tentang fungsi kehumasan pemerintah melalui pendekatan integratif antara Tripartite Purpose Theory, Public Relations Excellence Theory, dan Dialogic Theory. Hasil temuan memperluas konsep hubungan masyarakat dari sekadar penyampaian informasi menjadi instrumen strategis yang mencakup fungsi administratif, instrumental, dan simbolik. Penelitian ini juga menawarkan model praksis kehumasan yang kontekstual berbasis lokalitas Indonesia: Partisipatif-Teknologis (DKI Jakarta), Narasi-Kultural Institusional (Jawa Barat), dan Patronistik-Digital (Jawa Tengah). Ketiga model ini memperkaya teori dengan perspektif baru yang sensitif terhadap budaya, kekuasaan, dan teknologi.Dari sisi metodologis, penelitian ini menyumbangkan pendekatan studi kasus multi-provinsi dengan penekanan pada analisis budaya, teknologi komunikasi, dan partisipasi publik. Inovasi metodologis terletak pada penggunaan perangkat digital dalam proses pengumpulan data selama pandemi serta penerapan perspektif budaya lokal dalam prosedur analisis. Studi ini membuka peluang penggunaan metode lanjutan seperti etnografi digital, analisis jaringan pemangku kepentingan, hingga pendekatan data science dalam menilai efektivitas komunikasi publik secara real-time.Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi humas pemerintah sebagai arsitek relasi publik yang strategis, bukan sekadar pelaksana teknis. Implikasi praktis meliputi kebutuhan standardisasi kelembagaan humas, peningkatan literasi budaya dalam strategi komunikasi, integrasi teknologi dalam umpan balik kebijakan, serta penguatan kolaborasi multisektor dalam menghadapi krisis. Studi ini juga menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi figur kepala daerah secara etis agar tidak menimbulkan dualisme dengan lembaga resmi.Dengan memperhatikan kompleksitas budaya, struktur kekuasaan, dan dinamika teknologi, penelitian ini memberi landasan bagi pengembangan kebijakan komunikasi publik yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Implikasi yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi pijakan akademik dan panduan strategis dalam memperkuat praktik kehumasan pemerintah di era demokrasi digital Indonesia.