Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas pemerintah daerah terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi) serta pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sampel yang diperoleh sebanyak 197 pemerintah kabupaten/kota dengan purposive sampling sebagai metode pemilihan sampel. Teknik analisis data menggunakan pengujian regresi berganda dan pengujian sensitivitas. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa hasil pemeriksaan oleh BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tindak lanjut rekomendasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak berpengaruh signifikan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan ekstern yang dilakukan oleh BPK dan masyarakat lebih berpengaruh daripada pengawasan intern seperti pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kata kunci: mekanisme pengawasan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, temuan pemeriksaan, tindak lanjut rekomendasi, pengawasan oleh legislatif, pengawasan publik