Penelitian ini mengkaji kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan khususnya terhadap penyelewengan atau korupsi pungutan pajak bumi dan bangunan serta penentuan apakah hasil pungutan pajak bumi dan bangunan yang belum disetor ke Bank / kas negara sudah termasuk keuangan negara. 
Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum adalah norma postif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) yang didukung dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini bahwa sesuai dengan ketentuan asas lex specialist derogat legi generali (undang-undang yang khusus mengalahkan yang umum), jaksa sebenarnya tidak mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga agar terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak terjadi kekaburan hukum maka jaksa kemudian melakukan penyidikan dan penuntutan kasus penyelewengan uang hasil pajak bumi dan bangunan tersebut sebagai suatu tindak pidana korupsi dan uang hasil pungutan pajak bumi dan bangunan yang belum disetor ke kas negara dinyatakan sebagai termasuk keuangan negara, sehingga langkah yang diambil oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tersebut dapat dikatakan telah menerapkan hukum responsif dan hukum progresif didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.