Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pendidikan gratis bagi peserta didik sekolah negeri di Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang ada dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo. Dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan gratis serta bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian hukum ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara secara langsung dengan pihak sekolah negeri di Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo serta beberapa responden/wali murid sedangkan teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduksi. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu pelayanan pendidikan gratis belum dilaksanakan secara optimal karena ketiadaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang secara lebih sepesifik mengatur pelaksanaan pendidikan gratis, kendala yang dihadapi dikarenakan sumber pembiayaan pendidikan gratis hanya bersumber dari anggaran pendidikan 20% APBN khususnya Dana BOS dan pihak Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2012 tidak menganggarkan biaya pendidikan gratis dalam bentuk APBD menjadikan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat minim dan berimbas pada mutu pendidikan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria Standar Pendidikan Nasional serta sarana dan prasarana sekolah yang tidak ideal. Namun disisi lain masyarakat khususnya wali murid merasa sangat diringankan dengan adanya pendidikan gratis dan pendidikan gratis dianggap mampu memberikan pemerataan pelayanan pendidikan secara adil