Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran diakibatkan sumber daya manusia yang banyak di Indonesia salah satu upaya adalah dengan mengirim tenaga kerja atau yang sekarang disebut pekerja migran ke luar negeri. Penempatan pekerja migran ke luar negeri akan dapat menyebabkan masalah apabila para pekerja migran tidak medapatkan pelindungan hokum dan semua itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk melindungi pekerja migran, pemerintah telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI Yogyakarta beserta Faktor apakah yang menjadi hambatan BP3TKI Yogyakarta serta upaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesmpulan bahwa, yang pertama, Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dalam bekerja sudah berjalan dengan baik, akan tetapi kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para pekerja migran sehingga kurang mengerti hak serta kewajiban pekerja migran ketika di Negara tujuan. Dan yang kedua, Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja migran, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah indonesia di tempat pekerja migran bekerja serta kurang memahami betul hak dan kewajiban dari pekerja migran itu sendiri.